Editorial, Senin 20 Oktober 2014

Kepuasan Pasien Untuk Peningkatan Kualitas Sarana Kesehatan

rakernas

Selama 20 tahun terakhir kepuasan pasien telah menjadi perhatian di bidang pelayanan kesehatan. Pendapat pasien dapat menjadi sumber data untuk menentukan plan of action dalam upaya peningkatan kualitas (quality improvement) di sarana pelayanan kesehatan. Untuk itu banyak survei dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima secara komprehensif di suatu sarana pelayanan kesehatan. Sarana kesehatan yang berada diberbagai belahan dunia telah dilaksanakan survei kepuasan pasien karena mengetahui bahwa manfaat survei dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas pelayanan.

Read More

Artikel

Persepsi dan Penggunaan Hasil Survei Kepuasan Pasien Oleh Penyedia Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pendidikan di Prancis

Persepsi pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diterima, telah menjadi perhatian lama. Telah diakui bahwa pendapat pasien melengkapi indikator mutu yang biasanya dipergunakan dalam pelayanan kesehatan. Pendapat pasien dapat menjadi dasar yang efektif dalam perencanaan pengembangan mutu pelayanan kesehatan. Penilaian terhadap persepsi pasien termasuk didalamnya kepuasan pasien telah banyak dilakukan sarana pelayanan kesehatan di banyak negara di dunia, salah satunya negara Prancis yang telah mewajibkan pelaksanaan survei kepuasan pasien di rumah sakit sejak tahun 1996.

More


Memilih Instrumen yang Tepat untuk Mengukur Patient Satisfaction

art-7aprMeningkatkan mutu layanan di fasilitas kesehatan memang merupakan tanggung jawab dari penyedia layanan (provider), namun sebagai konsumen pasien juga berhak untuk ambil bagian dalamnya. Peran serta pasien menjadi sangat penting karena pasien sendirilah yang merasakan pelayanan yang diberikan oleh provider. Namun pada kenyataannya ruang untuk pasien ambil bagian dalam peningkatan mutu layanan menjadi sangat sedikit bahkan tidak ada. Hak pasien untuk memberikan kritik dan saran menjadi sangat terbatas dan bahkan tidak tersedia.

More


BPJS KESEHATAN : Tidak Ada Perbedaan Pelayanan untuk Masyarakat

Posted in Berita

Share

JAKARTA (Suara Karya): Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memastikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang beroperasi pada 1 Januari 2014 tidak membedakan pelayanan. Masyarakat yang menjalankan proses rawat inap di kelas 1, 2, dan 3 akan mendapat pelayanan yang sama.

"Harga obatnya sama, harga jasa dokter juga sama. Yang membedakan hanya harga kamarnya saja. Sebelumnya, masyarakat yang dirawat di kelas 1, harga obat dan jasa dokternya dihitung berdasarkan kelas 1. Nantinya tidak lagi," kata Ketua DJSN Chazali Situmorang di Jakarta, akhir pekan lalu.

DJSN juga memastikan sebanyak 96,7 juta orang miskin akan dilayani BPJS Kesehatan. Mereka masuk 25,2 juta rumah tangga miskin (RTM) dan penerima bantuan iuran (PBI) berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. "PBI ini berlaku untuk satu tahun mulai 2014 sampai 2015. Nanti PBI pada dua tahun berikutnya menggunakan PPLS tahun 2014," katanya.

Angka 96,7 juta orang ini terbagi tiga kelompok, yakni rentan miskin yang berjumlah 60 juta jiwa, kelompok miskin yang mencapai 29 juta jiwa, dan sangat miskin sebanyak 7,7 juta jiwa. Pemerintah sendiri menaruh perhatian besar kepada kelompok rentan miskin, karena bisa menjadi miskin dan sangat miskin. Di sisi lain, kelompok dalam PBI bisa berubah dari yang tadinya miskin menjadi tidak miskin atau yang semula tidak miskin menjadi miskin. Proses pemutakhiran data kelompok masyarakat yang masuk kategori PBI akan dilakukan enam bulan sekali.

Chazali juga memastikan jumlah PBI tepat sasaran karena berdasarkan nomor identitas tunggal yang terekam di e-KTP. Jika tidak sesuai, maka orang tersebut tidak berhak masuk PBI. Seperti halnya ketika menggunakan kartu ATM, jika nomor identitas yang dimasukkan tidak sama, maka kartu ATM akan ditolak oleh mesin. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang PBI yang merupakan peraturan pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS diperkirakan siap disahkan pada Oktober 2012 ini. diharapkan disahkan.

"Jadi bisa diketahui mana peserta BPJS yang preminya menjadi tanggungan pemerintah, mana yang tidak. Karenanya, fasilitas-fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas harus memiliki teknologi informasi yang aksesnya terkoneksi dengan e-KTP," ucapnya.

Dia menambahkan, ketika BPJS Kesehatan beroperasi, maka tidak ada lagi program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan tidak pemerintah daerah tidak akan menggunakan APBD untuk anggaran kesehatan bagi warga miskin.

"Operasional BPJS semuanya dari APBN, bukan APBD. Dana Jamkesda yang sudah dianggarkan pemda, nantinya bisa digunakan untuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan atau membangun sarana kesehatan dengan menggandeng pihak swasta. Bisa juga untuk membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan," tutur Chazali. (Singgih BS)

Comments   

 
#2 Ahmad Fahrurroji 2014-10-13 08:25
Mendapatkan pelayanan yang sama. Apakah aktual pelaksanaannya memang sudah berjalan? Harus selalu terus dievaluasi dan diawasi.
Quote
 
 
#1 batara sihombing 2014-02-18 16:23
Knp harus ada kelas 1,2dan 3 dibpjs,klo pelayanannya ternyata sama?
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Website lain dari PKMK FK UGM


deskesMsehatmpt
    aids2

Website terkait

   
  ahrq