Editorial, 26 Januari 2015

Tools Untuk Peningkatan Mutu Gizi Pasien

postnatal-care

Tanggal 25 Januari 2015 lalu diperingati sebagai Hari Gizi Nasional, seperti dikutip dari gizi.depkes.go.id, hari Gizi Nasional pertama kali diadakan oleh LMR (Lembaga Makanan Rakyat) pada pertengahan tahun 1960-an, dan kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi pada tahun 1970-an hingga sekarang. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperingati dimulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia dengan berdirinya Sekolah Juru Penerang Makanan pada tanggal 26 Januari 1951. Selanjutnya disepakati bahwa Hari Gizi Nasional ditetapkan menjadi tanggal 25 Januari.

Read More

Artikel

Guidelines Nutrition Screening: Gizi Baik Pasien Untuk Pelayanan yang Bermutu

Sebesar 30% pasien kurang gizi ketika dirawat di Rumah sakit, hal ini merupakan hasil penelitian J. Kondrup et all (2002) di Denmark. Perlu perhatian extra terkait perawatan dan pemulihan gizi, selain itu pasien gizi kurang dengan komplikasi penyakit kronis perlu discreening rutin. Sehingga masalah gizi yang mengakibatkan risiko klinis lebih besar dapat diidentifikasi dini. 

More


Nutritional Risk Screening, Sebagai Langkah Awal Penanganan Malnutrisi pada Pasien

Dengan semakin meningkatnya penyakit degeneratif, pengelolaan gizi di unit pelayanan rumah sakit menjadi semakin penting untuk menjamin mutu pelayanan yang diberikan. Ditambah dengan semakin luasnya clinical services yang ditawarkan dan perkembangan ekonomi, perhatian akan kejadian malnutrisi pada pasien di rumah sakit wajib mendapatkan penanganan yang serius.

More


+ ARSIP

BPJS KESEHATAN : Tidak Ada Perbedaan Pelayanan untuk Masyarakat

Posted in Berita

Share

JAKARTA (Suara Karya): Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memastikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang beroperasi pada 1 Januari 2014 tidak membedakan pelayanan. Masyarakat yang menjalankan proses rawat inap di kelas 1, 2, dan 3 akan mendapat pelayanan yang sama.

"Harga obatnya sama, harga jasa dokter juga sama. Yang membedakan hanya harga kamarnya saja. Sebelumnya, masyarakat yang dirawat di kelas 1, harga obat dan jasa dokternya dihitung berdasarkan kelas 1. Nantinya tidak lagi," kata Ketua DJSN Chazali Situmorang di Jakarta, akhir pekan lalu.

DJSN juga memastikan sebanyak 96,7 juta orang miskin akan dilayani BPJS Kesehatan. Mereka masuk 25,2 juta rumah tangga miskin (RTM) dan penerima bantuan iuran (PBI) berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. "PBI ini berlaku untuk satu tahun mulai 2014 sampai 2015. Nanti PBI pada dua tahun berikutnya menggunakan PPLS tahun 2014," katanya.

Angka 96,7 juta orang ini terbagi tiga kelompok, yakni rentan miskin yang berjumlah 60 juta jiwa, kelompok miskin yang mencapai 29 juta jiwa, dan sangat miskin sebanyak 7,7 juta jiwa. Pemerintah sendiri menaruh perhatian besar kepada kelompok rentan miskin, karena bisa menjadi miskin dan sangat miskin. Di sisi lain, kelompok dalam PBI bisa berubah dari yang tadinya miskin menjadi tidak miskin atau yang semula tidak miskin menjadi miskin. Proses pemutakhiran data kelompok masyarakat yang masuk kategori PBI akan dilakukan enam bulan sekali.

Chazali juga memastikan jumlah PBI tepat sasaran karena berdasarkan nomor identitas tunggal yang terekam di e-KTP. Jika tidak sesuai, maka orang tersebut tidak berhak masuk PBI. Seperti halnya ketika menggunakan kartu ATM, jika nomor identitas yang dimasukkan tidak sama, maka kartu ATM akan ditolak oleh mesin. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang PBI yang merupakan peraturan pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS diperkirakan siap disahkan pada Oktober 2012 ini. diharapkan disahkan.

"Jadi bisa diketahui mana peserta BPJS yang preminya menjadi tanggungan pemerintah, mana yang tidak. Karenanya, fasilitas-fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas harus memiliki teknologi informasi yang aksesnya terkoneksi dengan e-KTP," ucapnya.

Dia menambahkan, ketika BPJS Kesehatan beroperasi, maka tidak ada lagi program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan tidak pemerintah daerah tidak akan menggunakan APBD untuk anggaran kesehatan bagi warga miskin.

"Operasional BPJS semuanya dari APBN, bukan APBD. Dana Jamkesda yang sudah dianggarkan pemda, nantinya bisa digunakan untuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan atau membangun sarana kesehatan dengan menggandeng pihak swasta. Bisa juga untuk membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan," tutur Chazali. (Singgih BS)

Comments   

 
#3 ahmad 2014-12-14 23:32
apakah dengan bpjs semua penyakit dr pasian bisa mendapatkan penanganan yang sama dg adanya perbedaan kelas tersebut....
Quote
 
 
#2 Ahmad Fahrurroji 2014-10-13 08:25
Mendapatkan pelayanan yang sama. Apakah aktual pelaksanaannya memang sudah berjalan? Harus selalu terus dievaluasi dan diawasi.
Quote
 
 
#1 batara sihombing 2014-02-18 16:23
Knp harus ada kelas 1,2dan 3 dibpjs,klo pelayanannya ternyata sama?
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Website lain dari PKMK FK UGM


deskesMsehatmpt
    aids2

Website terkait

   
  ahrq