Editorial, 23 Januari 2017

Cakupan Efektif Pelayanan Kesehatan di Indonesia : Refleksi Tahun 2016 dan Outlook Tahun 2017

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN ) telah memasuki tahun ketiga penerapannya di Indonesia. Sejauh ini evaluasi program yang telah dilakukan masih mencakup beberapa aspek terkait kepesertaan, premi, jumlah pelayanan, dan pembayaran kapitasi /klaim, namun belum sampai pada aspek mutu pelayanan kesehatan yang dapat diakses tanpa terhalang kendala aspek lain (misalnya biaya ). 
Refleksi tahun 2016 dan harapan tahun 2017 terkait cakupan pelayanan kesehatan di Indonesia yang efektif ini dapat menjadi cerminan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama ini, sekaligus harapan perbaikannya untuk periode -periode selanjutnya.

Selengkapnya

Artikel

Menganalisis Indikator Mutu Rumah Sakit – Bagian 1

Ilustrasi Kasus: Rumah Sakit "Pantai Bahagia" menetapkan salah satu indikator mutu pelayanan ruang persiapan rawat inap adalah "waktu tunggu masuk ruang perawatan". Rumah sakit ini mengukur waktu yang diperlukan sejak bagian admisi (tempat penerimaan pasien) menentukan ruang perawatan bagi pasien sampai dengan pasien diantar dari ruang persiapan rawat inap.

Readmore

Menganalisis Indikator Mutu Rumah Sakit – Bagian 2

Ilustrasi Kasus: Rumah Sakit "Puri Sejahtera" menetapkan salah satu indikator mutu instalasi gawat darurat(IGD) adalah "kepuasan pasien instalasi gawat darurat". Rumah sakit ini membuat kuesioner singkat yang menanyakan tingkat kepuasan pasien IGD dengan skala 1-9. Skala satu artinya sangat tidak puas sementara angka 9 artinya sangat puas.

Readmore

+ ARSIP

BPJS KESEHATAN : Tidak Ada Perbedaan Pelayanan untuk Masyarakat

Posted in Berita

Share

JAKARTA (Suara Karya): Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memastikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang beroperasi pada 1 Januari 2014 tidak membedakan pelayanan. Masyarakat yang menjalankan proses rawat inap di kelas 1, 2, dan 3 akan mendapat pelayanan yang sama.

"Harga obatnya sama, harga jasa dokter juga sama. Yang membedakan hanya harga kamarnya saja. Sebelumnya, masyarakat yang dirawat di kelas 1, harga obat dan jasa dokternya dihitung berdasarkan kelas 1. Nantinya tidak lagi," kata Ketua DJSN Chazali Situmorang di Jakarta, akhir pekan lalu.

DJSN juga memastikan sebanyak 96,7 juta orang miskin akan dilayani BPJS Kesehatan. Mereka masuk 25,2 juta rumah tangga miskin (RTM) dan penerima bantuan iuran (PBI) berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. "PBI ini berlaku untuk satu tahun mulai 2014 sampai 2015. Nanti PBI pada dua tahun berikutnya menggunakan PPLS tahun 2014," katanya.

Angka 96,7 juta orang ini terbagi tiga kelompok, yakni rentan miskin yang berjumlah 60 juta jiwa, kelompok miskin yang mencapai 29 juta jiwa, dan sangat miskin sebanyak 7,7 juta jiwa. Pemerintah sendiri menaruh perhatian besar kepada kelompok rentan miskin, karena bisa menjadi miskin dan sangat miskin. Di sisi lain, kelompok dalam PBI bisa berubah dari yang tadinya miskin menjadi tidak miskin atau yang semula tidak miskin menjadi miskin. Proses pemutakhiran data kelompok masyarakat yang masuk kategori PBI akan dilakukan enam bulan sekali.

Chazali juga memastikan jumlah PBI tepat sasaran karena berdasarkan nomor identitas tunggal yang terekam di e-KTP. Jika tidak sesuai, maka orang tersebut tidak berhak masuk PBI. Seperti halnya ketika menggunakan kartu ATM, jika nomor identitas yang dimasukkan tidak sama, maka kartu ATM akan ditolak oleh mesin. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang PBI yang merupakan peraturan pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS diperkirakan siap disahkan pada Oktober 2012 ini. diharapkan disahkan.

"Jadi bisa diketahui mana peserta BPJS yang preminya menjadi tanggungan pemerintah, mana yang tidak. Karenanya, fasilitas-fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas harus memiliki teknologi informasi yang aksesnya terkoneksi dengan e-KTP," ucapnya.

Dia menambahkan, ketika BPJS Kesehatan beroperasi, maka tidak ada lagi program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan tidak pemerintah daerah tidak akan menggunakan APBD untuk anggaran kesehatan bagi warga miskin.

"Operasional BPJS semuanya dari APBN, bukan APBD. Dana Jamkesda yang sudah dianggarkan pemda, nantinya bisa digunakan untuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan atau membangun sarana kesehatan dengan menggandeng pihak swasta. Bisa juga untuk membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan," tutur Chazali. (Singgih BS)

Add comment


Security code
Refresh

Website lain dari PKMK FK UGM


deskesMsehatmpt
    aids2

Website terkait

   
  ahrq