Editorial, 25 Mei 2015

Hari Lansia Nasional: Pelayanan Bermutu Untuk Pasien Geriatri

postnatal-care

Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional pada pada 29 Mei 2015, merupakan bentuk penghargaan dan rasa peduli bagi orang lanjut usia. Pencanangan peringatan Hari Lanjut Usia di Semarang pada 29 Mei 1996 tersebut, merupakan bentuk penghargaan terhadap Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat yang dalam usia lanjut masih memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Peringatan tersebut dapat pula menjadi mometum yang tepat di dunia kesehatan, khususnya untuk mengupas dan berbagi informasi mengenai seluk beluk pelayanan kesehatan yang bermutu bagi pasien lanjut usia atau pasien geriatri. Pasien geriatri sendiri adalah pasien lanjut usia dengan beberapa penyakit dan masalah biopsikososial.

readmore

perpres

Artikel

"Metode Terintegrasi" (Sebuah Pendekatan Holistik dalam Mengurangi Risiko "Medical Errors" Pada Pasien Usia Lanjut)

Terdapat beberapa kasus dalam dunia kesehatan yang memiliki tingkat kompleksitas persoalan di atas rata-rata dan biasanya disertai oleh kondisi-kondisi yang tergolong khas dan unik. Kasus dengan jenis ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri karena selalu menuntut tersedianya pendekatan penanganan yang berbeda jika dibandingkan dengan kasus medis lainnya, 

More


Penilaian dan Manajemen Gizi Pada Orang Lanjut Usia: Manfaat Bagi Kesehatan

Gizi merupakan salah satu elemen penting bagi kesehatan orang lanjut usia. Nafsu makan pada orang lanjut usia sering berkurang, sedangkan energi yang dikeluarkan banyak, selain itu juga diikuti dengan menurunnya fungsi-fungsi biologis dan psikologis. Selain perubahan patologis pada usia lanjut, penyakit kronis, penyakit psikologis, semua berperan dalam terjadinya kekurangan gizi pada orang lanjut usia. 

More


Lima Item Geriatric Depression Scale (GDS) pada Pasien Lanjut Usia

Gangguan depresi pada orang lanjut usia memiliki prevelansi yang bervariasi, baik di rumah sakit maupun panti jompo. Depresi sendiri terkait dengan tingginya prevelansi dan risiko gangguan disabilitas. Lebih lanjut diketahui bahawa outcome penyakit seperti penyakit jantung, stroke, parkinson, akan menjadi lebih buruk apabila terkait dengan adanya depresi. Depresi juga terkait dengan peningkatan penggunaan pelayanan medis. 

More


+ ARSIP

BPJS KESEHATAN : Tidak Ada Perbedaan Pelayanan untuk Masyarakat

Posted in Berita

Share

JAKARTA (Suara Karya): Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memastikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang beroperasi pada 1 Januari 2014 tidak membedakan pelayanan. Masyarakat yang menjalankan proses rawat inap di kelas 1, 2, dan 3 akan mendapat pelayanan yang sama.

"Harga obatnya sama, harga jasa dokter juga sama. Yang membedakan hanya harga kamarnya saja. Sebelumnya, masyarakat yang dirawat di kelas 1, harga obat dan jasa dokternya dihitung berdasarkan kelas 1. Nantinya tidak lagi," kata Ketua DJSN Chazali Situmorang di Jakarta, akhir pekan lalu.

DJSN juga memastikan sebanyak 96,7 juta orang miskin akan dilayani BPJS Kesehatan. Mereka masuk 25,2 juta rumah tangga miskin (RTM) dan penerima bantuan iuran (PBI) berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. "PBI ini berlaku untuk satu tahun mulai 2014 sampai 2015. Nanti PBI pada dua tahun berikutnya menggunakan PPLS tahun 2014," katanya.

Angka 96,7 juta orang ini terbagi tiga kelompok, yakni rentan miskin yang berjumlah 60 juta jiwa, kelompok miskin yang mencapai 29 juta jiwa, dan sangat miskin sebanyak 7,7 juta jiwa. Pemerintah sendiri menaruh perhatian besar kepada kelompok rentan miskin, karena bisa menjadi miskin dan sangat miskin. Di sisi lain, kelompok dalam PBI bisa berubah dari yang tadinya miskin menjadi tidak miskin atau yang semula tidak miskin menjadi miskin. Proses pemutakhiran data kelompok masyarakat yang masuk kategori PBI akan dilakukan enam bulan sekali.

Chazali juga memastikan jumlah PBI tepat sasaran karena berdasarkan nomor identitas tunggal yang terekam di e-KTP. Jika tidak sesuai, maka orang tersebut tidak berhak masuk PBI. Seperti halnya ketika menggunakan kartu ATM, jika nomor identitas yang dimasukkan tidak sama, maka kartu ATM akan ditolak oleh mesin. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang PBI yang merupakan peraturan pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS diperkirakan siap disahkan pada Oktober 2012 ini. diharapkan disahkan.

"Jadi bisa diketahui mana peserta BPJS yang preminya menjadi tanggungan pemerintah, mana yang tidak. Karenanya, fasilitas-fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas harus memiliki teknologi informasi yang aksesnya terkoneksi dengan e-KTP," ucapnya.

Dia menambahkan, ketika BPJS Kesehatan beroperasi, maka tidak ada lagi program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan tidak pemerintah daerah tidak akan menggunakan APBD untuk anggaran kesehatan bagi warga miskin.

"Operasional BPJS semuanya dari APBN, bukan APBD. Dana Jamkesda yang sudah dianggarkan pemda, nantinya bisa digunakan untuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan atau membangun sarana kesehatan dengan menggandeng pihak swasta. Bisa juga untuk membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan," tutur Chazali. (Singgih BS)

Comments   

 
#3 ahmad 2014-12-14 23:32
apakah dengan bpjs semua penyakit dr pasian bisa mendapatkan penanganan yang sama dg adanya perbedaan kelas tersebut....
Quote
 
 
#2 Ahmad Fahrurroji 2014-10-13 08:25
Mendapatkan pelayanan yang sama. Apakah aktual pelaksanaannya memang sudah berjalan? Harus selalu terus dievaluasi dan diawasi.
Quote
 
 
#1 batara sihombing 2014-02-18 16:23
Knp harus ada kelas 1,2dan 3 dibpjs,klo pelayanannya ternyata sama?
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Website lain dari PKMK FK UGM


deskesMsehatmpt
    aids2

Website terkait

   
  ahrq