Kualitas puskesmas belum mendukung untuk menangani pasien BPJS Kesehatan. Sehingga, banyak pasien yang mesti dirujuk ke rumah sakit.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih mengakui layanan untuk pasien BPJS Kesehatan masih amburadul. Menurut dia, dua hal yang penting diperhatikan untuk meningkatkan layanan pasien BPJS Kesehatan yakni akses dan mutu puskesmas.

Daeng mengatakan, cita-cita awal pelaksanaan BPJS Kesehatan adalah agar bisa masyarakat bisa terlayani dengan baik di puskesmas. Sebab, masyarakat lebih mudah untuk menjangkau puskesmas.

Namun, dari segi mutu sarana puskesmas justru tidak siap menerima pasien BPJS Kesehatan terutama yang menderita penyakit berat.

"Kalau harus jujur, banyak puskesmas yang tidak ada tenaga medis. Kalau butuh alat atau obat tidak ada, otomatis dirujuk. Padahal, layanan kesehatan harusnya selesai di tingkat pertama (puskesmas)," kata Daeng, Sabtu (19/3/2016).

Karenanya, ia mendorong pemerintah membenahi akses hingga mutu layanan pasien BPJS Kesehatan mulai di tingkat pertama. Hal tersebut untuk memastikan seluruh peserta BPJS Kesehatan terlayani dengan baik di puskesmas.

"Banyak aspek yang tentunya perlu dibenahi seperti kompetensi tenaga medis, fakta lain seperti ketersediaan obat, alat kesehatan, sarana, dan prasarana," ujar dia.

Karena pelayanan masih kacau, Komisi IX DPR meminta pemerintah menunda rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 April. Ketua Komisi IX Dede Yusuf memberi syarat iuran BPJS boleh naik bila kualitas layanan meningkat dan ada perbaikan manajemen.

"Sebetulnya kami mencintai BPJS. Jangan sampai membakar BPJS karena pelayanan dan manajemennya buruk. Kita perbaiki sistemnya, manajemennya, aturan main. Kalau pelayanan baik, peserta juga pasti berterima kasih kepada BPJS," kata Dede.

Dede juga mengingatkan kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk kembali memikirkan upaya preventif promotif kepada masyarakat agar jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit bisa berkurang dan bisa diselesaikan di tingkat pertama.

"Pemerintah harus mendorong masyarakat agar distribusi pasien bisa diselesaikan di tingkat desa. Anggaran sudah ditambahkan, tinggal pemerintah menjalankan," jelasnya.

Sumber: http://news.metrotvnews.com/