Editorial, 26 Januari 2015

Tools Untuk Peningkatan Mutu Gizi Pasien

postnatal-care

Tanggal 25 Januari 2015 lalu diperingati sebagai Hari Gizi Nasional, seperti dikutip dari gizi.depkes.go.id, hari Gizi Nasional pertama kali diadakan oleh LMR (Lembaga Makanan Rakyat) pada pertengahan tahun 1960-an, dan kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi pada tahun 1970-an hingga sekarang. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperingati dimulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia dengan berdirinya Sekolah Juru Penerang Makanan pada tanggal 26 Januari 1951. Selanjutnya disepakati bahwa Hari Gizi Nasional ditetapkan menjadi tanggal 25 Januari.

Read More

Agenda Mendatang

  • hongkong15

Artikel

Guidelines Nutrition Screening: Gizi Baik Pasien Untuk Pelayanan yang Bermutu

Sebesar 30% pasien kurang gizi ketika dirawat di Rumah sakit, hal ini merupakan hasil penelitian J. Kondrup et all (2002) di Denmark. Perlu perhatian extra terkait perawatan dan pemulihan gizi, selain itu pasien gizi kurang dengan komplikasi penyakit kronis perlu discreening rutin. Sehingga masalah gizi yang mengakibatkan risiko klinis lebih besar dapat diidentifikasi dini. 

More


Nutritional Risk Screening, Sebagai Langkah Awal Penanganan Malnutrisi pada Pasien

Dengan semakin meningkatnya penyakit degeneratif, pengelolaan gizi di unit pelayanan rumah sakit menjadi semakin penting untuk menjamin mutu pelayanan yang diberikan. Ditambah dengan semakin luasnya clinical services yang ditawarkan dan perkembangan ekonomi, perhatian akan kejadian malnutrisi pada pasien di rumah sakit wajib mendapatkan penanganan yang serius.

More


+ ARSIP

Perpres Diteken, Pejabat Dapat Fasilitas Berobat ke Luar Negeri

Posted in Berita

Jakarta (Kompas.com) — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu. Selain perpres itu, Presiden juga menandatangani Perpres Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara.

Ada Nota Kerjasama BPJS yang Dianggap IDI Tak Adil

Posted in Berita

Jakarta (Liputan6.com) : Dalam nota kerjasama BPJS yang akan direvisi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sebelumnya, disebutkan bahwa seluruh risiko pada pasien dibebankan ke dokter, tanpa melibatkan perusahaan tempatnya bekerja yaitu klinik dan rumah sakit. Menurut IDI, ini tidak adil dan tak seimbang.

OJK Siapkan Aturan Pengawasan untuk BPJS

Posted in Berita

Hukumonline.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan pengawasan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan beroperasi pada 1 Januari mendatang. Hal ini dipelukan sebagai pengawasan OJK terhadap BPJS agar dapat berjalan secara efektif dan efisein.

Website lain dari PKMK FK UGM


deskesMsehatmpt
    aids2

Website terkait

   
  ahrq