Administrative burdens such as long wait times for reimbursement can also reduce access
Medicaid has been shown to reduce access to health care and recipients
Reportase Outlook Kebijakan dan Implementasi Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia Tahun 2026
Kegiatan diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM pada Selasa (13/1/2026). Kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi kesehatan, dan perwakilan pemerintah untuk mendiskusikan arah kebijakan serta tantangan implementasi manajemen mutu pelayanan kesehatan nasional pada 2026. Acara dipandu oleh moderator Tri Yatmi, S.Kep., Ns., M.N.Sc. dengan MC Salwa Nada, S.Kep., Ns. Paparan pertama dibuka oleh dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D. yang mengulas mengenai tantangan pelaksanaan kebijakan dan manajemen mutu pelayanan kesehatan sepanjang 2025. Tantangan utama yang disoroti meliputi eliminasi tuberkulosis (TB), capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan pergeseran tren penyebab kematian terkini dengan dominasi penyakit tidak menular (PTM) khususnya hipertensi. |
“Frailty” sebagai Tantangan Baru Pelayanan Kesehatan pada HIV Lansia
Saat ini, usia harapan hidup orang dengan HIV (ODH) pada lansia telah meningkat karena adanya inovasi pengobatan terapi antiretroviral kombinasi (cART). Rata-rata usia harapan hidup lansia ODH diketahui hampir sama dengan rata-rata harapan hidup populasi umum. Namun, capaian tersebut diiringi dengan adanya tantangan berupa munculnya penyakit penuaan dini dan sindrom geriatri terutama frailty atau kerapuhan. Frailty pada lansia ODH ditandai oleh penurunan fungsi fisiologis pada sistem imun, metabolik, dan muskuloskeletal yang menyebabkan peningkatan rawat inap dan penurunan fungsi motorik. Bukti menunjukkan bahwa frailty muncul 5 –10 tahun lebih awal pada lansia ODH dibanding populasi umum. Hal ini dipengaruhi oleh inflamasi kronis, immunosenescence, dan riwayat kontrol HIV yang tidak optimal di masa lalu. Berdasarkan tantangan yang terjadi, manajemen klinis yang baik diperlukan sebagai solusi untuk mengoptimalkan pengobatan lansia ODH. |
Peran Intervensi Kesehatan Berbasis Komunitas dalam Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Indonesia
Penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker merupakan tantangan utama sistem kesehatan di Indonesia yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Intervensi kesehatan berbasis komunitas diketahui memiliki peran penting dalam meningkatkan deteksi dini PTM masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian berbasis data nasional yang ditulis oleh Sujarwoto dan Maharani (2022) memberikan bukti empiris mengenai kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif. Kontribusi nyata pendekatan komunitas terhadap pelayanan kesehatan preventif khususnya banyak dilakukan dalam kegiatan Posbindu PTM dan Posyandu Lansia. |
Peran Health Digital Twins dalam Transformasi Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah SakitPerkembangan teknologi kesehatan digital diketahui telah mendorong lahirnya konsep Health Digital Twins (HDT). HDT merupakan replika virtual pasien yang dihasilkan dari perpaduan gabungan data klinis, data populasi, serta pembaruan kondisi pasien dan lingkungan secara real time. Artikel editorial yang ditulis oleh Venkatesh, Raza, dan Kvedar (2022) menjelaskan bahwa HDT bukan sekadar inovasi teknologi kesehatan berbasis data besar melainkan pendekatan baru yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan closed-loop optimization untuk memprediksi respons klinis pasien secara lebih tepat. Melalui pendekatan ini, tenaga kesehatan dapat mensimulasikan berbagai skenario intervensi sebelum keputusan klinis diterapkan kepada pasien sesungguhnya. |
Administrative burdens such as long wait times for reimbursement can also reduce access
Medicaid has been shown to reduce access to health care and recipients
Digital health tools and data have the potential to propel America’s beleaguered healthcare system into a value-based care environment.
The challenge comes in aligning incentives with workflow.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencatat hampir sebagian besar rumah sakit di Jawa Barat belum mendapat akreditasi.
Bahkan dari 328 rumah sakit yang terdata, baru 94 rumah sakit yang telah terakreditasi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menargetkan meraih predikat Kota Sehat Tahun 2017.
Untuk mencapai target itu, Pemkot Palopo menggelar rapat koordinasi persiapan verifikasi dan penilaian kota sehat di Auditorium Sakotae, Jl Veteran, Kota Palopo, Senin (10/7/2017) malam.