Monitoring dan Evaluasi sebagai Pengukur Mutu Layanan PONEK di RSUD (Sebuah Pengalaman dari Program Sister Hospital Provinsi NTT 2010-2015)

Program Sister Hospital (SH) dan Performance Management Leadership (PML) merupakan kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia dalam bidang kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT). Project ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas 11 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) demi menjamin pelayanan PONEK 24 jam dengan pemenuhan dokter spesialis, capacity building, monitoring evaluasi dan exit strategy. Didalam implementasi program ini, setiap 3 bulan sekali diadakan monitoring evaluasi pencapaian program, namun karena berbagai pertimbangan sejak 2013 kegiatan ini dilakukan 6 bulan sekali. Di dalam monitoring evaluasi tersebut, ada 4 aspek yang menjadi kriteria penilaian yakni aspek klinis, aspek manajemen, aspek kualitatif, dan aspek PML.

Evaluator dalam kegiatan monitoring evaluasi ini berasal dari berbagai pihak yang professional dalam bidangnya seperti organisasi profesi (HOGSI, POGI, IDAI), peneliti dan konsultan (PKMK UGM, P2K3 Undana) serta melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebagai pemilik program ini sekaligus yang akan melanjutkannya apabila bantuan dari AIP sudah berkurang atau terhenti. Proses monitoring ini tidak hanya sebatas penilaian saja namun juga pemaparan hasil temuan sementara di RSUD yang menjadi lokasi monitoring dan evaluasi serta diseminasi besar yang melibatkan seluruh stakeholder dan pemerintah daerah dari 11 RSUD peserta program.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi sangat penting demi menjamin implementasi program, apakah program yang sudah direncanakan berjalan sesuai tracknya, kendala apa saja yang dialami, dan lain sebagainya. Beberapa manfaat yang bisa kita dapat dari kegiatan monitoring evaluasi khusus PONEK seperti Monev SH ini adalah :

  1. Mengukur sejauh mana mutu pelayanan PONEK yang diterima oleh masyarakat atau pasien. Apakah PONEK yang dijalankan di RSUD sudah sesuai dengan standard ataukah hanya mengatasnamakan PONEK saja padahal pelayanannya belum maksimal.
  2. Menemukan inovasi-inovasi baru yang berhubungan dengan PONEK. Salah satu contoh yang kami temukan di Bajawa adalah para perawat menggunakan lemari ber"lampu" untuk menghangatkan pakian bayi karena temperatur di Bajawa yang selalu dingin. Inovasi-inovasi ini nantinya bisa menjadi lesson-learn bagi tempat lain yang mengalami masalah serupa.
  3. Mempertemukan semua stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan PONEK di daerah (Bappeda, BKD, Dinas Kesehatan, bahkan Bupati atau Wakil Bupati) dalam pemaparan temuan sementara hasil monitoring dan evaluasi. Dengan hadirnya semua pihak dalam satu ruang pertemuan maslah yang dipaparkan tim Monev bisa langsung ditanggapi dan dicari jalan keluarnya sehingga pihak RSUD tidak merasa jalan sendiri. Selain itu pada monitoring dan evaluasi periode berikutnya bisa dilakukan konfirmasi terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan sebelumnya, apakah sudah dilakukan atau belum, apa kendalanya, dan lain sebagainya.
  4. Dengan keterlibatan dari Dinas Kesehatan Provinsi dan RS Provinsi akan menimbulkan rasa memiliki dari kedua belah pihak. Dinas Kesehatan Provinsi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem kesehatan provinsi setidaknya memiliki gambaran bagaimana akan mengembangkan pelayanan PONEK di daerah ke depannya.
  5. Meningkatkan motivasi para staf bidan, perawat, dan dokter yang bekerja sebagai tim PONEK di RSUD. Dengan rutin dilakukannya monitoring dan evaluasi tim PONEK RSUD merasa lebih bersemangat untuk melakukan perubahan agar pada monitoring dan evaluasi berikutnya kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada monev sebelumnya tidak ditemukan lagi.

Bagaimanapun juga monitoring dan evaluasi merupakan hal yang wajib dalam implementasi suatu program kesehatan untuk menghasilkan output yang bermutu. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini harus dilakukan secara rutin untuk memantau perubahan yang dihasilkan, tim yang terlibat harus independen demi menjamin mutu penilaian, dan menggunakan instrument yang sesuai dengan standard. Dan yang paling penting hasil dari monitoring dan evaluasi ini harus dituangkan dalam dokumen diseminasi untukdisebarluaskan kepada semua pihak yang terlibat didalamnya demi mendapatkan feedback untuk meningkatkan mutu layanan bagi pasien serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Oleh : Stevie Ardianto Nappoe, SKM-Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kedokteran UNDANA
Sumber : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SH-PML XI di 4 Kabupaten (Ende, Ngada, Manggarai, dan Sikka) Provinsi Nusa Tenggara Timur, April 2015.

 

 

Add comment


Security code
Refresh