Reportase Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Mata Rantai Rujukan

22mei

Yogyakarta, 13 dan 15 Mei 2015

Penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui penguatan sistem rujukan merupakan upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara berjenjang, berkesinambungan, efektif dan efisien. Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta telah menerbitkan sistem rujukan pelayanan kesehatan, dan telah menindaklanjuti dengan penyusunan Manual Rujukan Maternal Neonatal/KIA Kabupaten/Kota sejak tahun 2012, untuk lebih mengoptimalkan sistem rujukan di DIY maka Dinas Kesehatan DIY menyelenggarakan kegiatan pertemuan sosialisasi pelaksanaan sistem mata rantai rujukan yang diselenggarakan dua hari yaitu Rabu dan Jumat (13 dan 15 Mei 2015) bertempat di kantor balai pelatihan pendidikan teknik (BLPT) ruang Cendana (B.10) Yogyakarta.

Acara ini mengundang lima kabupaten/kota se DIY, rumah sakit dan perwakilan dari puskesmas masing-masing kabupaten. Tujuannya untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan manual rujukan di lima kabupaten/kota Yogyakarta. Selain sosialisasi dinkes DIY juga bermaksud untuk fokus melakukan evaluasi kepada dua kabupaten yaitu kab. Bantul dan Kota karena di dua kabupaten ini dalam empat bulan terakhir telah menyumbang kematian tertinggi dibanding tiga kabupaten lainnya. Dari hasil audit kematian ibu dan neonatal yang dilaksanakan di lima kabupaten/kota salah satu penyebab kematian adalah permasalahan pada rujukan, sehingga Dinkes DIY berinisiatif untuk memfokuskan pada kedua kabupate. Dari lima kabupaten kematian terbanyak ada di Bantul yaitu 4 kematian kemudian disusul Kota Jogjakarta yaitu 3 kematian ibu.

Melihat jumlah kematian di dua kabupaten tersebut timbul pertanyaan mengapa kota dan bantul mengalami peningkatan kematian? dr. Anung Trihadi mencoba menelaah dari jumlah fasilitas Kota Yogyakarta, kabupaten bantul dan kabupaten sleman memiliki rumah sakit yang banyak, berbeda dengan kabupaten Gunung kidul dan Kulon Progo yang masing-masing hanya memiliki rumah sakit rujukan meskipun ada klinik pratama, sedangkan bantul memiiliki minimal 2 RS rujukan, kota lebih banyak lagi. Di DIY hampir 100% kematian terjadi di rumah sakit. Dari hasil audit juga diperoleh bahwa pelayanan obstetri emergency belum optimal dengan melihat kasus-kasus yang terjadi pada saat diaudit tata laksana belum optimal.

Cakupan DIY masih menggunakan standar waktu tantangannya adalah peningkatan kualitas, meningkatkan semua pemberi layanan 10T. Jika dilihat lagi penyebab kematian masalah perdarahan dan preeklamsi. Dengan kualitas yang baik diharapkan preeklamsi tidak meninggal. SPM RS untuk kasus Pre eklamsi, seharusnya tidak boleh lebih dari 30%. Perdarahan 1%. SPM belum menjadi bahan evaluasi standar. Ini merupakan indikator bahwa RS rujukan belum optimal. Masalah lainnya yang banyak terjadi saat ini adalah seharusnya bidan di desa tidak dibebani dengan tugas puskesmas, karena sudah ada peraturan, undang-undangnya dan Permenkesnya bahwa bidan didesa tugasnya adalah memantau ibu dan balita di desa. Puskesmas harus mampu menolong pasien meski bukan puskesmas perawatan. Dinas kesehatan kabupaten/kota harus siap memantau. Inovasi pelayanan khusus. Setiap ANC data lengkap termasuk no HP, tidak bisa manual, seharusnya elektronik.

Lalu apa yang menyebabkan jumlah kematian di dua kota meningkat? Dinkes Provinsi yang difasilitasi oleh dr. Anung Trihadi mengatakan bahwa mungkin Manual rujukan yang sudah disusun sejak tahun 2012 perlu direvisi atau dilakukan penyempurnaan karena meskipun lima kabupaten/kota diberi keleluasaan untuk menyusun Manual Rujukan berdasarkan lokal spesifik namun dari segi pembiayaan akan kesulitan dalam klaim BPJS, perlunya dilakukan sosialisasi kembali kepada petugas dilapangan.

Sebenarnya pelaksanaan Rujukan sudah cukup berjalan baik di lima Kab/kota namun masih banyak kendala dilapangan terkait dengan pembiayaan, secara teori BPJS mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada masalah dengan pembiayaan yang sudah diatur dalam manual rujukan, namun kenyataannya pada saat dinkes Provinsi melakukan monitoring ke fasilitas pemberi layanan masih banyak dijumpai keluhan-keluhan dan penolakan pembiayaan pasien, misalnya saja pasien dengan riwayat SC, pada manual rujukan sudah di atur dalam pengelompokan pasien dengan riwayat SC bisa dirujuk ke RS, namun pasien tersebut dikembalikan ke puskesmas atau pembiayaannya tidak ditanggung oleh BPJS.

Hampir sama dengan hasil monitoring dinkes DIY, dinkes Kota juga menemukan kendala-kendala dilapangan yaitu belum semua aspek manual rujukan berjalan optimal seperti aspek pembiayaan, manajemen, informasi dan komunikasi, misalnya klasifikasi kelompok A1 ibu hamil dengan riwayat SC, banyak ibu hamil yang tidak bisa terbayar dan sempat pasien dikembalikan padahal sebenarnya dari puskemas sudah di rujuk terencana namun ditolak oleh RS PONEK, karena menurut BPJS riwayat SC belum tentu melahirkan di RS, sehinagga ditolak oleh verivikator BPJS, dari hasil temuan ini di rekomendasikan seharusnya verivikator bisa telp dulu ke klinisi sebelum mengembalikan pasien, dari aspek manajemen belum ada line 24 jam. Dengan adanya masalah-masalah ini dinkes Kota Yogyakarta akan mereview manual rujukan ini.

Pertemuan yang dilaksanakan selama dua hari ini dihadiri juga oleh BPJS, dengan melihat banyaknya permasalahan yang ada mendorong dinkes DIY melibatkan BPJS, diakui oleh perwakilan dari BPJS bahwa ada banyak tantangan pelayanan maternal neonatal diantaranya optimalisasi kapasitas dan kapabilitas FKTP dalam pelayanan maternal neonatal, jejaring FKTP-Bidan belum terjalin baik karena masih adaFKTP yang belum memiliki jejaring tersebut, sarana prasarana pelayanan persalinan yang dimiliki FKTP dan bisang jejaring masih perlu ditingkatkan terkait dengan kebersihan dan kenyamanan bagi peserta, SIPB bidan jejaring ada yang sudah kadaluwarsa, FKTP tidak memberikan alamat bidan jejaring dengan jelas kepada peserta, iur biaya dalam persalinan normal atau ANC PNC buka paket di bidan jejaring.

Oleh : Armiatin, SE., MPH.

 

Add comment


Security code
Refresh