Learn, Connect, Growth | Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia

covmutu

Editorial, 5 Maret 2021

Meningkatkan Cakupan Efektif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berbagai tantangan dan tugas baru menanti para Direksi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2021-2026. Salah satunya adalah mengukur dan meningkatkan cakupan efektif dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Cakupan efektif dalam JKN merupakan ukuran seberapa banyak penduduk di Indonesia yang sudah menjadi peserta JKN dan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, dengan mutu yang baik. Tidak hanya petugas yang ramah, antrian singkat, ruangan tunggu nyaman, dan ukuran kepuasan pasien lainnya. Mutu yang dimaksud adalah hasil atau luaran (output) layanan kesehatan, suatu keberhasilan dalam menangani penyakit.

Cakupan efektif tidak sekedar mengukur seberapa banyak penduduk yang telah menjadi peserta JKN, hal ini disebut sebagai cakupan kepesertaan. Tidak juga hanya mengukur seberapa banyak penduduk telah mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), ini disebut sebagai cakupan pelayanan. Cakupan efektif mengukur luaran utama yang diharapkan oleh penderita, yaitu kesembuhan.
Minggu ini akan kami sajaikan artikel dan berita terkait bagaimana cara mengukur cakupan efektif.

Tugas Direksi Baru BPJS Kesehatan: Meningkatkan Cakupan Efektif JKN

design banner outlook1Direksi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan periode 2021-2026 telah resmi dilantik. Berbagai tantangan dan tugas baru menanti para Direksi. Salah satunya adalah mengukur dan meningkatkan cakupan efektif dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia, hampir sepuluh tahun lalu, sudah memperingatkan seluruh negara, bahwa tidak ada gunanya penduduk memiliki jaminan kesehatan, apabila pelayanan kesehatan yang mereka terima tidak bermutu, atau bahkan membahayakan.

Readmore


Seri Webinar Jaringan Global Keselamatan Pasien Pertama 2021 - Sistem pelaporan dan pembelajaran insiden keselamatan pasien

WHO baru-baru ini mempublikasikan, "Sistem pelaporan dan pembelajaran insiden keselamatan pasien: laporan dan panduan teknis" yang merupakan paket komprehensif untuk memberikan panduan teknis tentang alat penilaian mandiri. Webinar ini akan menyajikan ikhtisar panduan teknis, dan pengalaman negara tentang bagaimana menerapkan dan mengelola pelaporan insiden keselamatan pasien dan sistem pembelajaran.

Readmore


Evaluasi Kesenjangan Pelayanan Kesehatan di Area Penyakit Gastrointestinal, Kanker, Penyakit Langka, dan Terapi Plasma: Sudut Pandang Sistem Kesehatan Indonesia
(Studi kasus di Sumatera Utara, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur)

Pentingnya akses dalam pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, tidak terkecuali untuk pelayanan pasien dengan penyakit langka dan penyakit lainnya. Bagi sebagian besar pasien, terdapat hambatan yang cukup besar dalam hal akses ke pelayanan yang tepat, diagnosis tertunda dan pilihan pengobatan yang terbatas atau bahkan tidak tersedia.

Readmore


+ ARTIKEL LAIN

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo atau Jokowi telah melantik jajaran direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan periode 2021–2026 pada Senin (22/2/2021) lalu.

Dilantiknya delapan direksi itu, menyusul terbitnya Keppres 37/P 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021–2026.

Hingga saat ini stigma negatif masih banyak diberikan kepada penyintas penyakit langka beserta keluarganya. Penyakit langka itu sendiri merupakan penyakit yang mengancam jiwa atau mengganggu kualitas hidup dengan prevalensi yang rendah, yaitu sekitar 1:2.000 populasi.