Learn, Connect, Growth | Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia

Reportase

Sesi Keynote Forum Mutu XI
Mutu Pelayanan Kesehatan Sebagai Isu Terpenting dalam JKN

pembukaan

Pada sesi pembukaan seminar ini, dibahas topik-topik yang menjadi benang merah dari tema pertemuan Forum Mutu XI tentang Mutu Pelayanan Kesehatan Sebagai Isu Terpenting dalam JKN. Sesi keynote ini dipandu oleh dr. Hanevi Djasri, MARS, diawali dengan paparan dari BPJS dengan topik Menggapai Cita-cita JKN oleh dr. Togar Sialagan, MM, M.Kes, Kepala Litbang BPJS Kesehatan. Dilanjutkan dengan paparan tentang bagaimana Mengukur Mutu Layanan Kesehatan dalam JKN oleh Prof. Adi Utarini, M.Sc, MPH, PhD, dari Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta.  Paparan terakhir pada sesi keynote  ini disampaikan  oleh Dr. Djazuly Chalidyanto, SKM, MARS dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, dengan topik Inovasi Peningkatan Mutu Para Klinisi, Pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan, dan Para Regulator.

sesi-1-tanya-jawab

Keynote I

Sejak digulirkannya BPJS kesehatan sebagai bagian dari program JKN pada awal tahun 2014, masih cukup banyak masalah yang menyelimuti penerapan BPJS kesehatan di beberapa daerah, dan di berbagai fasilitas layanan kesehatan. Namun demikian, tidak sedikit juga cerita positif tentang manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap  kiprah BPJS kesehatan, seperti yang termuat pada surat kabar beberapa hari terakhir (http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/08/, http://m.antaranews.com/berita/516545/rochmad-romdoni.). Hal tersebut disampaikan dr. Togar saat mengawali paparannya yang menggambarkan pelaksanaan BPJS Kesehatan di berbagai daerah dan beberapa masalah yang masih menyertai pelaksanaan BPJS kesehatan. Masalah-masalah tersebut antara lain pada aspek cakupan kepesertaan, pelayanan, serta pembiayaan JKN.

Meskipun cakupan kepesertaan cenderung terus mengalami peningkatan, namun masih ada kendala yang muncul.  Ada kendala dalam hal rekrutmen peserta jaminan yang tidak berjalan sesuai peta jalan cakupan kepesertaan menuju Universal Health Coverage. Indikasinya dapat terlihat tingkat kolektabilitas iuran PBPU yang masih rendah (51%).  

Sedangkan pada aspek pelayanan, masalah yang muncul antara lain pada pembayaran kapitasi kepada Faskes yang belum dikaitkan dengan mutu pelayanan yang mereka berikan kepada pasien.  Sistem INA-CBG’s juga belum dapat mendorong Faskes untuk  melakukan upaya efisiensi. Hal ini terlihat  dengan masih terjadinya readmisi, upcoding, serta adanya kecenderungan faskes untuk mengurangi kuantitas dan kualitas pelayanan.  Terkait dengan INA-CBG;s ini, dirasa masih  terlalu banyak variasi kode sehingga berpengaruh pada  tingkat  kemampuan verifikator dan coding dalam memahami sistem INA-CBG"s.

Beberapa upaya  yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terkait masalah di atas, antara lain  dengan mempermudah akses pembayaran, baik media maupun jumlahnya, serta penambahan kantor regional dan cabang yang didukung SDM memadai. Di samping itu, pihak BPJS juga mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung pembiayaan dan pengelolaan kesehatan dasar di daerah.

Keynote II

Pelaksanaan program  JKN melalui BPJS Kesehatan, lazimnya perlu diikuti dengan monitoring pelaksanaan kegiatan. Menurut Prof. Adi Utarini, mengacu pada The First Global Monitoring Report: Tracking Universal Health Coverage (WHO 2015), monitoring jaminan semesta perlu diintegrasikan dalam penilaian kinerja sistem kesehatan secara umum, oleh karena jaminan semesta meliputi cakupan layanan kesehatan dan proteksi finansial. Hanya dengan monitoring keduanya, maka kita dapat mengukur efektivitas cakupannya.

Lebih lanjut Adi menyampaikan dengan masih mengacu pada sumber yang sama, bahwa ada tiga tantangan utama dalam melakukan monitoring JKN. Pertama, tentang kemampuan menghadirkan sumber data yang reliable dalam berbagai indikator cakupan pelayanan kesehatan proteksi finansial. Kedua, kemampuan memilah data berdasarkan variabel yang terkait dengan inequity. Ketiga, kemampuan melakukan pengukuran cakupan efektif, yang meliputi berapa banyak orang yang telah menerima layanan, mutu layanan dan dampak kesehatan.

Untuk dapat melakukan monitoring JKN yang baik, perlu ditetapkan indikator yang akan digunakan. WHO menggunakan delapan indikator "traser" untuk melakukan monitoring UHC (JKN). Indikator tersebut meliputi, kesehatan reproduksi dan bayi  dalam hal family planning, ANC, dan persalinan nakes. Kemudian indikator tentang Imunisasi DPT anak. Indikator penyakit menular: ART  dan pengobatan TB. Serta indikator pada aspek determinan sosial dalam hal sumber air dan fasilitas sanitasi.

Sudut pandang pasien tidak kalah penting untuk digunakan sebagai indikator monitoring. Adi menawarkan untuk mulai meninggalkan pendekatan kepuasan pasien dan menggantikannya dengan patient experience sebagai komponen alat ukur. Hal ini penting karena mengukur kepuasan pasien memiliki potensi bias yang cukup tinggi jika dikaitkan dengan kemampuan adaptasi pasien terhadap  situasi dan kondisi pelayanan yang mereka terima.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan monitoring JKN, Prof. Adi Utarini memiliki pendapat yang sama dengan pembicara sebelum bahwa dinas kesehatan daerah dapat mengambil peran penting dalam monitoring JKN. Hal ini dapat dilakukan dalam kerangka penguatan peran pemerintah daerah sebagai regulator mutu layanan kesehatan di daerahnya.

Keynote III

Konsep inovasi merupakan aspek penting dalam pengembangan mutu layanan kesehatan di era JKN. Menurut  dr. Djazuly, hal ini terjadi karena mutu layanan kesehatan menjadi sangat dinamis, mengikuti peningkatan harapan pasien yang ditentukan oleh pengalaman, persepsi serta interpretasi pasien. Di samping itu, inovasi dibutuhkan untuk merespons perubahan lingkungan dari organisasi pemberi layanan kesehatan terutama dari sisi regulasi, yang menuntut organisasi untuk selalu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dibutuhkan beberapa upaya dan sumber daya agar inovasi pada organisasi pemberi layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Aspek kepemimpinan menjadi modal dasar dalam melakukan inovasi. Kepemimpinan yang kuat akan dapat mengarahkan organisasi untuk membentuk budaya organisasi yang kuat. Kepemimpinan yang kuat dalam hal pengambilan keputusan juga akan mengarahkan penggunaan metode yang tepat dalam melakukan perubahan.    

Reporter: Nusky Syaukani, Ssos., MPH

 

Add comment


Security code
Refresh