Learn, Connect, Growth | Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia

  • 26feb

  • 3febb

  • 1112feb

  • 7febf

Refleksi Hari Gizi Nasional 2026 dalam Implementasi Makan Bergizi Gratis

25jan23

Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-66 pada 25 Januari 2026 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali merefleksikan kualitas kesehatan masyarakat melalui tema "Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal". Kampanye dengan slogan "Sehat Dimulai dari Piringku" ini bukan sekadar seremonial tahunan melainkan langkah strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi seimbang berbasis kekayaan sumber daya alam lokal. Sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah telah memperkuat fondasi kesehatan nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan status gizi peserta didik sekaligus menekan prevalensi stunting di seluruh penjuru negeri.

Readmore


Faktor Risiko “Insect Vector” sebagai Ancaman Nyata bagi Mutu Pelayanan Kesehatan

25jan23

Penyakit menular yang disebabkan oleh vektor dari lingkungan diketahui masih menjadi tantangan besar kesehatan masyarakat secara global. Review artikel oleh Idigo et. al (2025) membahas bahwa terdapat lebih dari 17% penyakit menular di seluruh dunia yang ditularkan melalui insect vector atau vektor serangga seperti nyamuk, lalat, kutu, dan pinjal. Selama ini, fokus pencegahan penyakit menular mayoritas berfokus pada pengendalian virus dan parasit padahal bakteri yang ditularkan oleh vektor serangga juga berkontribusi signifikan terhadap angka kesakitan, kematian, serta beban sistem kesehatan terutama di wilayah dengan sanitasi dan pengendalian lingkungan yang terbatas.

Readmore


Kebijakan Pajak Minuman Berpemanis: Apakah Efektif Mendorong Pola Hidup Sehat?

25jan23

Pajak minuman berpemanis semakin banyak diterapkan di berbagai negara sebagai respon terhadap tingginya beban penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Review artikel oleh Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menelaah secara kritis apakah trend baru pajak minuman berpemanis dapat mencapai tujuan kebijakan kesehatan. Kiesel, Lang, dan Sexton (2023) menempatkan bukti empiris dalam konteks perilaku konsumen modern dan dinamika rantai pasok industri pangan.

Pada kenyataannya, pajak minuman berpemanis secara sistematis tidak terbukti kuat bahwa mendorong perubahan perilaku konsumsi ke minuman yang lebih sehat. Pajak tersebut juga tidak terbukti menurunkan konsumsi minuman berpemanis secara keseluruhan.

Readmore


Reportase Outlook Kebijakan dan Implementasi Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia Tahun 2026

13jan 5

Kegiatan diselenggarakan oleh Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM pada Selasa (13/1/2026). Kegiatan ini menghadirkan akademisi, praktisi kesehatan, dan perwakilan pemerintah untuk mendiskusikan arah kebijakan serta tantangan implementasi manajemen mutu pelayanan kesehatan nasional pada 2026. Acara dipandu oleh moderator Tri Yatmi, S.Kep., Ns., M.N.Sc. dengan MC Salwa Nada, S.Kep., Ns.

Paparan pertama dibuka oleh dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D. yang mengulas mengenai tantangan pelaksanaan kebijakan dan manajemen mutu pelayanan kesehatan sepanjang 2025. Tantangan utama yang disoroti meliputi eliminasi tuberkulosis (TB), capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan pergeseran tren penyebab kematian terkini dengan dominasi penyakit tidak menular (PTM) khususnya hipertensi.

Readmore


+ ARTIKEL LAIN

Mexico's lower house has approved a disputed fiscal reform plan that includes taxes on sugary drinks, junk food and pet treats to boost government revenue in Latin America's second economy. President Enrique Pena Nieto has pushed the legislation, which would also raise taxes on higher earners, to improve the country's lackluster tax collection, one of the lowest in the region.

Engaging health workers to communicate on female genital mutilation (FGM) is a useful and effective tactic to prevent this harmful practice, according to a recently published study. FGM, which includes any injury to female genitals for non-medical reasons, has serious health risks for women and girls, and is internationally recognized as a violation of human rights. While the health system can play a key role in stopping the practice, in some settings so-called “FGM medicalization” – when it is performed by health workers – is on the rise.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapkan peraturan baru tentang kesehatan. Salah satu isinya ialah pengenaan cukai terhadap pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.
Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 resmi menghapus praktik sunat pada perempuan. Ketentuan tersebut jelas tercantum dalam pasal 102 poin a sebagai salah satu upaya kesehatan reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah.
"Menghapus praktik sunat perempuan," demikian bunyi regulasi dalam PP yang diteken Presiden Joko Widodo, Jumat (27/4/2024).