Jakarta, Workshop diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan PKMK FK-KMK UGM. Kegiatan diadakan pada tanggal 12-14 Mei di Bekasi dalam rangka melakukan penyusunan lanjutan kerangka kerjas strategis di Direktorat Surveilasn dan Kekarantinaan Kesehatan. Kegiatan penyusunan kerangka strategis ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks, terutama dalam mendeteksi dan merespons potensi wabah penyakit dengan cepat dan tepat.

Kita ketahui bahwa Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapsiagaan dan responsivitas sistem kesehatan terhadap ancaman pandemi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 lalu bukanlah yang terakhir, mengingat tingginya mobilitas penduduk dan peningkatan dinamika interaksi manusia dengan lingkungan dan hewan yang terus berubah. Perlu adanya pendekatan program yang mampu menyasar aspek strategis dalam mendukung kesiapsiagaan terhadap berbagai ancaman kesehatan masyarakat.

Penyusunan dokumen didasarkan pada pentingnya membangun suatu ketahanan kesehatan nasional dalam berbagai aspek dan pilar pembangunan. Kebutuhan untuk memiliki sistem yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika kesehatan masyarakat, serta untuk mendukung upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian penyakit. Dalam proses penyusunannya seluruh tim telah berupaya memperhatikan berbagai aspek, mulai dari identifikasi risiko, pengembangan infrastruktur dan teknologi, hingga kolaborasi antar lembaga dan institusi baik dalam maupun luar negeri.

Hasil pembahasan pertemuan ini dapat di akses melalui link berikut: https://docs.google.com/document/d/1806GEC8J3Eu5ULYbDwFkQoRlvrhsapm9/edit

Term of Reference

Functional Exercise Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Public Health Emergency/ PHE)

 di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Maros

Selasa – Jumat, 22-25 Agustus 2023

  Pengantar

Public Health Emergencies of International Concern (PHEIC) didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai kejadian luar biasa yang ditetapkan karena memiliki risiko kesehatan masyarakat ke negara lain melalui penyebaran penyakit secara internasional dan berpotensi memerlukan tanggapan internasional yang terkoordinasi. Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat dalam mempersiapkan dan menyikapi penyelenggaraan PHEIC. Latihan demi latihan untuk mendapatkan masukan untuk kesiapsiagaan dan respons terbaik bagi Indonesia sangat dibutuhkan. Latihan fungsional dalam kesiapsiagaan dan respons PHEIC juga memiliki implikasi internasional, mengingat lokasi dan konektivitas yang strategis di Indonesia, kesiapannya untuk PHEIC tidak hanya memengaruhi keamanan kesehatan nasional tetapi juga regional dan global.

Latihan fungsional atau juga dikenal sebagai CPX (command post exercise) atau gladi posko memainkan peran yang sangat diperlukan dalam kesiapsiagaan dan respons terhadap PHEIC. Latihan fungsional dirancang untuk mengevaluasi kemampuan, menilai rencana dan prosedur, meningkatkan koordinasi, mengidentifikasi kesenjangan, dan menguji sistem dalam lingkungan stres tinggi yang realistis tetapi tetap disimulasikan. CPX mencerminkan keadaan darurat dan memberikan kesempatan terstruktur bagi peserta untuk mempraktikkan pemecahan masalah dan menilai kerja sama antarlembaga dan berbagi informasi lainnya.

Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki kerentanan yang tinggi baik terhadap bencana alam maupun wabah penyakit, seperti pandemi COVID-19, flu burung, dan lainnya, maka latihan fungsional menjadi sangat penting. Latihan fungsional memungkinkan para peserta yang berasal dari stakeholder dan berasal dari lintas sektor mempraktikkan fungsi koordinasi untuk perawatan kesehatan dan darurat, serta pembuat keputusan, untuk memahami tantangan logistik, operasional, dan pengambilan keputusan yang dimungkinkan muncul karena situasi kedaruratan kesehatan masyarakat selama latihan berlangsung.

Meski demikian, latihan fungsional belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam kerangka kesiapsiagaan darurat kesehatan di daerah di Indonesia. Keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga terlatih, dan kesenjangan dalam koordinasi antar lintas sektor dan tingkatan pemerintahan merupakan beberapa tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, merupakan kelanjutan dari peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan dan operasionalisasi PHEOC di Provinsi Sulawesi Selatan yang difasilitasi oleh PKMK FK-KMK UGM bekerjasama dengan CDC, maka kegiatan latihan fungsional PHE ini akan direkam dan didokumentasikan untuk menjadi contoh bagi Dinas Kesehatan daerah untuk melakukan latihan rutin kedepannya, serta perbaikan dokumen PHEOC ataupun SOP-SOP terkait bencana dan penanganan PHE disektor kesehatan.

  Tujuan Kegiatan

Functional exercise ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi SOP Dinkes disaster plan di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros dan Kota Makassar untuk menghadapi bencana dengan pendekatan all-hazard.

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk mengelola krisis kesehatan dan potensi eskalasi menjadi bencana di Provinsi Sulawesi Selatan: salah satunya melalui simulasi skenario PHEIC secara real-time, latihan ini mendorong koordinasi dan komunikasi yang lebih baik di antara berbagai pemangku kepentingan
2. Identifikasi kebutuhan pelatihan dan kesenjangan sumber daya dengan melakukan latihan fungsional, pemangku kepentingan dapat menentukan kesenjangan baik di dalam sumber daya, infrastruktur, dan pelatihan personel yang dapat menghambat respons efektif terhadap potensi terjadinya krisis kesehatan
3. Sebagai best practice untuk daerah lain : kegiatan akan didokumentasikan, TOR akan diupload sebagai referensi dan menjadi contoh bagi daerah lain untuk melaksanakan pelatihan.

Gambaran kegiatan

1. Selasa, 22 Agustus 2023
   Tim PKMK FK-KMK UGM bersama dengan panitia dari masing-masing Dinas Kesehatan akan melakukan persiapan kebutuhan dan koordinasi terkait teknis pelaksanaan Functional Exercise.
2. Rabu, 24 Agustus 2023
   Pelaksanaan functional exercise sesi akademik dan pengenalan teknis dan tata tertib (ground rules) pelaksanaan Functional Exercise.
3. Kamis, 24 Agustus 2023
   Pelaksanaan functional exercise.
4. Jumat, 25 Agustus 2023
   Pemain terpilih, evaluator dan tim penyusun dokumen dinkes disaster plan masing-masing dinas kesehatan melakuan evaluasi hasil pelaksanaan functional exercise hari ketiga dan kemudian melakukan revisi dokumen dinkes disaster plan di tempat didampingi tim PKMK FK-KMK UGM

   Waktu dan Tempat

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Hari/Tanggal : Selasa s/d Jumat / 22-25 Agustus 2023
Pukul : 08.00 – 16.30 WITA
Tempat : Hotel Four Point Makassar

 Peserta

Keterangan	Lembaga/Nama
Panitia Lokal Mengikuti kegiatan tanggal 22 s/d 25 Agustus	A.Akhirulla,  Amd.Kom Andi Alpian, S.Si., Apt., M.Kes. Nur Syamsul, SKM., M.Kes Hj. Rusmawatiah, SKM, M.Kes. Vensiana K Lebang, SKM., M.Kes Kurniaty Idris, SKM Muhajirah Nursin, SKM, M.Kes. Fajar Qadri, S.Kep.,Ns
Evaluator Mengikuti kegiatan tanggal 23 s/d 25 Agustus	Hasan Rahim, S.Kep.,Ns.,MARS. Zakiah Darajat, SKM., M.Kes., MH Dinkes Provinsi BPBD PKK Kemenkes
Observer Mengikuti kegiatan tanggal 23 dan 24 Agustus	Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Ikatan Dokter Indonesia Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Prov. Sulawesi Selatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Prov. Sulawesi Selatan Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia Prov. Sulawesi Selatan Center for Disease Control and Prevention (CDC)
Pemain Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan Mengikuti kegiatan tanggal 23 dan 24 Agustus	Kepala Dinas Kesehatan Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan : 2 orang Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan : 2 orang Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum Dinas Kesehatan : 2 orang Bidang Sumber Daya Kesehatan : 2 orang Sub Bagian Program dan Perencanaan Dinas Kesehatan : 1 orang Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Dinas Kesehatan : 1 orang Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan : 1 orang Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan JKN Dinas Kesehatan : 1 orang Tim Gerak Cepat (TGC) : 2 orang
Pemain Dinkes Kab. Maros Mengikuti kegiatan tanggal 23 dan 24 Agustus	Kepala Dinas Kesehatan Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan : 2 orang Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan : 2 orang Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan : 1 orang Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan : 1 orang Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan : 1 orang Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja : 1 orang Sub Koordinator Promosi Kesehatan : 1 orang
Pemain Dinkes Kota Makassar Mengikuti kegiatan tanggal 23 dan 24 Agustus	Kepala Dinas Kesehatan Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan : 2 orang Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan : 2 orang Bidang Bagian Umum Dinas Kesehatan: 1 orang Bagian Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan : 1 orang Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan : 1 orang Bagian Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Dinas Kesehatan : 1 orang Bidang Kesehatan Masyarakat Bagian Promosi Kesehatan : 1 orang
Pemain Lintas Sektor Mengikuti kegiatan tanggal 23 dan 24 Agustus	Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Maros : 2 orang Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Makassar : 2 orang Puskesmas Mandai terdiri dari : Petugas Laboratorium : 1 orang Tim Gerak Cepat (TGC) : 2 orang Puskesmas Tabaringan terdiri dari : Petugas Laboratorium : 1 orang Tim Gerak Cepat (TGC) : 2 orang Pusat Krisis Regional Sulawesi Selatan : 2 orang Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) EMT Pusat Krisis Kesehatan Sulawesi Selatan : 6 orang RS AU Doddy Sarjoto : 2 orang RS Jalla Amari : 1 orang RSUD Kota Makassar : 1 orang BPBD Provinsi Sulawesi Selatan : 1 orang Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan : 1 orang Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar : 1 orang Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) : 1 orang BPBD Kota Makassar : 1 orang BPBD Kab. Maros : 1 orang

 

Agenda

Waktu	Kegiatan/Materi		Keterangan
Hari I : Persiapan   |  Selasa, 22 Agustus 2023
08.00 – 09.00	Registrasi
09.00 – 10.00	Pengembangan Skenario Functional Exercise		PKMK FK-KMK UGM dan Panitia Lokal
11.00 – 12.00	Final Check Peserta		PKMK FK-KMK UGM dan Panitia Lokal
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 16.00	Final Check Logistik dan Perlengkapan		PKMK FK-KMK UGM dan Panitia Lokal
16.00	Pengarahan untuk pertemuan hari-2
Hari II : Academic Session dan Pengenalan Peran Rabu, 23 Agustus 2023
08.00 – 08.30	Registrasi
08.30 – 09.00	Pembukaan dan Pengantar		Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan dan PKMK FK-KMK UGM
09.00 – 10.00	Penyampaian materi refreshment terkait peran PHEOC saat pra-bencana, bencana dan pasca-bencana		PKMK FK-KMK UGM
10.00 – 10.15	Coffee Break
10.15 – 11.00	Pengenalan Functional Exercise: Tujuan, Gambaran Kegiatan dan Manfaat		PKMK FK-KMK UGM
11.00 – 12.00	Review Dokumen Dinkes Disaster Plan khususnya SOP yang akan diuji		PKMK FK-KMK UGM
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 14.30	Kelompok 1: Peran evaluator dan observer selama Functional Exercise	Kelompok 2: Gladi bersih kegiatan functional exercise	PKMK FK-KMK UGM dan Panitia Lokal dan Peserta
14.30 – 15.00	Coffee Break
15.00 – 16.00	Kelompok 1: Peran evaluator dan observer selama Functional Exercise	Kelompok 2: Gladi bersih kegiatan functional exercise	PKMK FK-KMK UGM dan Panitia Lokal dan Peserta
16.00	Pengarahan hari-3
Hari III : Functional Exercise Kamis, 24 Agustus 2023
08.00 – 09.30	Briefing dan Persiapan Final		PKMK FK-KMK UGM Panitia Lokal dan Peserta
09.30 – 09.45	Coffee Break
09.45 – 12.00	Sesi pertama Functional Exercise		Peserta
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 14.30	Sesi kedua Functional Exercise		Peserta
14.30 – 14.45	Coffee Break
14.45 – 16.15	Sesi ketiga Functional Exercise		Peserta
16.15	Pesan dan Kesan dan Rencana Tindak Lanjut		Peserta
Hari IV : Debriefing, Evaluasi dan Penutupan Jumat, 25 Agustus 2024
08.00 – 09.30	Debriefing dan Feedback dan Kegiatan Functinal Exercise		Peserta
09.30 – 09.45	Coffee Break
09.45 – 11.00	Diskusi Kelompok: Refleksi, Pembelajaran dan Future Direction		Peserta
11.00 – 12.00	Presentasi hasil diskusi kelompok		Peserta
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 15.00	Revisi SOP (masing-masing Dinkes)
15.00 – 15.15	Coffee Break
15.15 – 16.00	Rencana Tindak lanjut Kesiapsiagaan bencana melibatkan PHEOC local ke depannya
16.00	Penutupan

 

 

 

 

 

 

Kerjasama antara IHQN bersama Kementerian Kesehatan

 

 

 

 

 

Reportase

Pleno 4

Evidence based policy making dalam pencegahan zoonosis tingkat provinsi

10 Agustus 2023

dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB) menyampaikan materi evidence based policy making dalam pencegahan zoonosis tingkat provinsi. Penyakit zoonosis pada manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 1989, pulau Sumbawa telah teridentifikasi sebagai daerah endemis antraks. Pada 2019, tercatat adanya kasus rabies di pulau Sumbawa. Pada 2016, telah ditemukan kasus positif Leptospirosis pada tikus di Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Barat. 

Pengendalian zoonosis pada manusia di Provinsi NTB, beberapa tujuan pengendalian diantaranya reduksi dan eliminasi, mencegah penularan dan kematian, mencegah/membatasi/menanggulangi kejadian luar biasa zoonosis. sasaran dari upaya pengendalian zoonosis pada manusia terdapat tiga aspek utama diantaranya pengambilan kebijakan, tenaga kesehatan dan masyarakat.

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis pada manusia melibatkan berbagai strategi yang komprehensif dan terintegrasi. terdapat sembilan strategi yang umum diterapkan yaitu penguatan surveilans zoonosis berbagai laboratorium, penguatan tatalaksana sesuai standar, peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat penanggulangan KLB, pengendalian faktor risiko secara terpadu lintas program dan lintas sektor, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, penyediaan logistik sesuai kebutuhan, dukungan regulasi untuk penguatan pelaksanaan program, penelitian dan pengembangan zoonosis, pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan semua unsur seperti dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, Organisasi profesi dan pihak lainnya.

Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerbitkan sejumlah kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis. terdapat dua SK penting yang diterbitkan pada 20219, Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 447-467 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi dan Sekretariat Komisi daerah Pengendalian Zoonosis Provinsi NTB Tahun 2019. Surat Keputusan Gubernur NTB No.360-544 Tahun 2019 tentang Penetapan Bencana Non Alam KLB Rabies di Pulau Sumbawa  Tahun 2019.

Beberapa kebijakan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan luar biasa rabies berupa surat Keputusan Bupati Dompu No. 441.7/72/Dikes/2019, surat Keputusan Bupati Bima No. 188.45/371/06.20 Tahun 2019, surat Keputusan Walikota Bima No. tahun 2019, surat Keputusan Bupati Sumbawa No. 36 tahun 2019, surat keputusan Bupati Sumbawa Barat No. 188.4.45.423 tahun 2022, Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten di pulau Sumbawa dengan status KLB terbaru.

Upaya yang dilakukan Oleh Provinsi NTB dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis,  diantaranya pembentukan Kader Siaga Rabies (KASIRA) di setiap desa di kabupaten pulau Sumbawa kerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peningkatan SDM tenaga kesehatan dalam tatalaksana rabies Distribusi logistik Vaksin Anti rabies dan Serum Anti Rabies ke Kabupaten/Kota. Edukasi masyarakat melalui media sosial.

Dukungan kerjasama WHO dengan pemerintah daerah dalam pencegahan zoonosis dr. Endang Widuri Wulandari M.Epid (WHO Indonesia). Pendekatan One Health bertujuan untuk secara berkelanjutan menyeimbangkan dan mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, ekosistem, dan lingkungan yang lebih luas, memobilisasi berbagai sektor, disiplin ilmu dan komunitas untuk bekerja sama untuk mendorong kesejahteraan dan mengatasi ancaman terhadap kesehatan dan ekosistem. One Health Joint Plan of Action memiliki beberapa aspek penting dalam rangka mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan saling terkait. beberapa elemen yang saling keterkaitan diantaranya sistem kesehatan, zoonosis baru atau muncul kembali menjadi epidemi dan pandemi.

Pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan One Health Inpres Nomor 4 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Bar. Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/ kota.

Reporter: Indra Komala R. N., MPH