Seri Webinar Nasional:
Menjadi Bidan Unggul dan Profesional dalam Penguatan Pelayanan Kebidanan
“Achieving Excellence in Health Services”
Latar Belakang
Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kebidanan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi manajerial dan klinis. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan manajemen kinerja klinis sehingga dapat memberikan layanan yang efisien dan efektif sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Mutu pelayanan kesehatan oleh berbagai hal yang saling berkaitan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, manajemen administrasi dan keuangan, serta penerapan standar kualitas dalam layanan kesehatan.
Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) menjadi kunci dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Beberapa permasalahan terkait SDMK dalam pengembangan manajemen kinerja yang masih banyak dihadapi fasyankes adalah sebagai berikut:
- Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) belum pernah mengikuti pelatihan manajemen kinerja klinis
- Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki pemahaman yang berbeda terkait standar kualitas pelayanan kesehatan
- Kurang adanya pembinaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK)
- Belum dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja bagi sumber daya manusia kesehatan (SDMK) di fasyankes
Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDMK (quality of care) dan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas (quality of services) berperan penting dalam menentukan mutu layanan kesehatan. Perlu adanya upaya peningkatan kinerja pelayanan SDMK sebagai upaya menjamin mutu layanan kesehatan. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM menyelenggarakan Seri Webinar Nasional: Menjadi Bidan Unggul dan Profesional dalam Penguatan Pelayanan Kebidanan sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada.
Tujuan
Tujuan umum dari kegiatan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan yang diberikan oleh bidan melalui peningkatan kemampuan manajemen kinerja, kompetensi, dan kapasitas bidan.
Tujuan khusus dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
- Menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam praktik pelayanan kebidanan.
- Meningkatkan kualitas manajemen kebidanan klinik (praktik klinik).
- Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja kebidanan klinik dalam pelayanan kebidanan.
Sasaran Peserta
Sasaran dari pelatihan ini adalah:
- Bidan profesi
- Bidan vokasi
Indikator Pelatihan
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara efektif dalam praktik kebidanan
- Mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait dengan pelayanan kebidanan
- Melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja secara rutin menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan
- Menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dalam semua aspek pelayanan kebidanan.
- Berpartisipasi aktif dalam diskusi kasus dan refleksi praktik
Materi Pelatihan
Kegiatan ini akan diselenggarakan terbagi menjadi 3 (tiga) sesi dengan materi yang berbeda dan berkesinambungan.
Seri #1
Webinar 1: Peran Manajemen Kinerja dan Standar Kompetensi dalam Pelayanan Kebidanan
Rabu, 9 Juli 2025 | 13.00 - 16.00 WIB
|
No. |
Judul Materi |
Narasumber |
Ruang lingkup materi |
|
1 |
Pengantar Konsep Manajemen Kinerja |
dr. Tridjoko Hadianto, DTH&M., M.Kes |
Pemahaman dasar tentang definisi, prinsip, dan pentingnya manajemen kinerja dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan |
|
2 |
Visi, Tantangan dan Peluang dalam Masa Depan Pelayanan Kebidanan |
Dr. Yudhia Fratidhina, SKM, M.Kes |
Perkembangan pelayanan kebidanan nasional hingga global, serta bagaimana bidan harus beradaptasi untuk tetap relevan dan kompeten |
|
3 |
Standar Kompetensi dan Standar Profesi Kebidanan |
Gita Nirmala Sari, SST, M.Keb, PhD |
Penjelasan tentang standar kompetensi dan standar profesi kebidanan yang berlaku saat ini dan menjadi acuan praktik profesional bidan di Indonesia |
|
4 |
Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Standar Profesi untuk Peningkatan Mutu Layanan Kebidanan |
Dr. Indra Supradewi, SKM, MKM |
Penerapan SOP dalam praktik nyata untuk menjamin kesetaraan dan keseragaman pelayanan kebidanan yang berkualitas |
|
5 |
Memahami Standar Etika Profesi Kebidanan |
Prof. Dr. Mufdlillah, S.Pd., S.SiT., M.Sc |
Prinsip etika dalam praktik kebidanan untuk melindungi hak pasien dan menjaga integritas profesi. |
Reportase Kegiatan
Seri 1: Peran Manajemen Kinerja dan Standar Kompetensi dalam Pelayanan Kebidanan
Dalam upaya memperkuat pelayanan kebidanan yang unggul dan profesional, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menyelenggarakan Webinar Nasional Seri 1 bertajuk “Peran Manajemen Kinerja dan Standar Kompetensi dalam Pelayanan Kebidanan” pada Rabu (9/7/2025). Kegiatan yang digelar secara daring ini menjadi wadah penting untuk memperbarui wawasan dan meningkatkan kapasitas para bidan dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Dalam sambutannya, Dr. Ade Jubaedah, SSiT, MM selaku Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kebidanan. Bidan adalah garda depan kesehatan perempuan dan anak. Peningkatan kapasitas bidan dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Hal ini selaras dengan pengantar dr. Muhammad Hardhantyo, MPH, Ph.D selaku ketua Divisi Manajemen Mutu PKMK yang menyampaikan bahwa RPJMN 2025–2029 menargetkan penurunan angka kematian ibu dan anak serta peningkatan gizi yang menempatkan peran bidan pada posisi krusial dalam sistem kesehatan nasional.
Materi pertama disampaikan oleh dr. Tridjoko Hadianto, DTH&M., M.Kes yang membahas pentingnya manajemen kinerja kebidanan dalam meningkatkan mutu layanan bidan. Ia memaparkan bahwa manajemen kinerja bukan sekadar evaluasi administratif, tetapi mencakup standar operasional prosedur (SOP), uraian tugas, indikator kinerja klinis, diskusi refleksi kasus, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, bidan tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga proses kerja yang berkualitas dan kolaboratif.
Selanjutnya materi dilanjutkan oleh Dr. Yudhia Fratidhina, SKM, M.Kes dengan materi tantangan dan peluang masa depan profesi kebidanan. Saat ini, profesi bidan dihadapkan pada kebutuhan untuk terus beradaptasi di tengah era digitalisasi dan perubahan demografi. Bidan harus mampu bekerja secara inklusif, profesional, dan memanfaatkan teknologi—termasuk media sosial—untuk menjangkau masyarakat. Ia menekankan pentingnya transformasi menuju bidan profesional yang tidak hanya bekerja sesuai standar tetapi juga memiliki semangat belajar sepanjang hayat.
Materi ketiga oleh Gita Nirmala Sari, SST, M.Keb, PhD mengupas aspek hukum dan standar profesi dalam praktik kebidanan yang mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PMK Nomor 320 Tahun 2020. Bidan memiliki peran yang spesifik dan strategis, terutama dalam pelayanan kesehatan perempuan. Standar kompetensi yang tengah direvisi akan semakin menyesuaikan dengan kerangka kerja internasional. Bidan tidak hanya sebagai pelaksana klinis, tetapi juga pendidik dan advokat dalam sistem kesehatan.
Sementara itu, Prof. Dr. Mufdilah, S.Pd., S.SiT., M.Sc membahas etika profesi sebagai pilar kepercayaan dan kualitas layanan. Bidan unggul harus memiliki kompetensi, empati, integritas, serta kemampuan kolaborasi lintas profesi. Etika menjadi pondasi dalam menghadapi berbagai tantangan seperti dokumentasi, legalitas praktik, dan tekanan sosial budaya. Beliau menegaskan bahwa profesionalisme harus dijaga melalui pendidikan berkelanjutan, refleksi diri, dan keterlibatan dalam pengembangan ilmu.
Materi terakhir oleh Dr. Indra Supradewi, SKM, MKM membahas implementasi SOP sebagai alat penting dalam menjaga mutu pelayanan kebidanan. SOP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal tetapi juga panduan teknis yang wajib dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan SOP yang baik harus dilandasi kedisiplinan, kesadaran, dan evaluasi berkala. Dalam konteks praktik, SOP juga menjadi pegangan penting dalam menghadapi kondisi darurat dan penanganan rujukan.
Lima materi yang disampaikan dalam webinar ini saling melengkapi dan membentuk benang merah yang kuat. Semua bermuara pada satu tujuan utama, yakni memperkuat profesionalisme bidan dalam menjalankan pelayanan yang bermutu tinggi. Webinar ini tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu tetapi juga refleksi kolektif untuk menumbuhkan semangat belajar dan beradaptasi di tengah perubahan sistem kesehatan. Seri webinar ini akan berlanjut pada sesi 2 dan 3. Bidan di Indonesia diharapkan semakin mampu dalam memperkuat identitas profesionalisme, menjaga mutu pelayanan, dan tetap setia pada panggilan mulia profesinya.
Reporter:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz (PKMK UGM)
Sesi pertama menghadirkan Arida Oetami, M.Kes yang membahas sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan. Dengan moderator Tri Yatmi, diskusi menyoroti perbedaan sistem rujukan lama tahun 2012 dengan regulasi baru melalui PMK Nomor 16 Tahun 2024. Sistem ini menekankan pentingnya rujukan berbasis kebutuhan medis pasien, kemampuan fasilitas kesehatan, jarak dan waktu tempuh, serta keselamatan, bukan lagi pertimbangan biaya. Arida menjelaskan bahwa rujukan kini menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang memuat identitas pasien, fasilitas asal dan tujuan, rekam medis, serta alasan rujukan. Pihaknya menambahkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan sistem rujukan. Dengan diterapkannya PMK Nomor 16 Tahun 2024, diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan aman bagi pasien.
Materi berikutnya disampaikan oleh Dr. Heni Puji Wahyuningsih, S.SiT., M.Keb, Ketua PD IBI Yogyakarta, yang menekankan pentingnya manajemen risiko dan keselamatan pasien dalam praktik kebidanan. Ia menjelaskan bahwa setiap fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun praktik mandiri, memiliki potensi risiko yang harus diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi. Manajemen risiko, menurut Heni, tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga tenaga kesehatan dan institusi. Ia menyoroti hubungan erat manajemen risiko dengan keselamatan pasien, khususnya dalam mencegah kesalahan medis, mengurangi biaya akibat insiden, serta meningkatkan kualitas layanan. Mengutip data WHO, Heni menegaskan bahwa kesalahan pelayanan kesehatan masih menjadi faktor signifikan kematian pasien, sehingga manajemen risiko harus diinternalisasi sebagai budaya kerja sehari-hari di fasilitas kesehatan.
Paparan ketiga disampaikan oleh dr. M. Hardhantyo P.W., MPH., Ph.D., Kepala Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM, yang menguraikan penerapan Total Quality Management (TQM) dalam praktik kebidanan. Ia menjelaskan bahwa pelayanan kebidanan harus unggul, aman, responsif, dan berbasis data. Delapan prinsip TQM, seperti mendengarkan suara konsumen, keterlibatan tim, perbaikan berkelanjutan, hingga pengambilan keputusan berbasis data, dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan mutu. Hardhantyo mencontohkan inovasi pelayanan, seperti tele-laktasi untuk mendampingi ibu menyusui atau sistem pengingat berbasis WhatsApp untuk perawatan pasca operasi. Menurutnya, refleksi kasus juga perlu dilakukan sebagai pembelajaran bersama, bukan untuk mencari kesalahan individu, melainkan memperbaiki proses pelayanan secara konsisten.
Selanjutnya, Sri Nenggih Wahyuni, S.IP., MA menyampaikan materi tentang pentingnya komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa komunikasi adalah kunci membangun kepercayaan antara tenaga kesehatan dengan pasien maupun antar profesi di fasilitas layanan. Komunikasi yang efektif harus bersifat dua arah, disertai empati, keterbukaan, serta sikap suportif. Nenggih juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek nonverbal seperti sikap tubuh, ekspresi wajah, dan penampilan yang dapat mempengaruhi kesan pasien. Ia mengingatkan bahwa komunikasi kolaboratif antar profesi sangat penting untuk menghindari ego sektoral dan memastikan koordinasi yang baik.
Nunik Endang Sunarsih, S.ST., S.H., M.Sc, Ketua I PP IBI, yang menjadi pembicara terakhir membawakan materi tentang “Strategi Penanganan Komplain dalam Praktik Kebidanan”. Ia menegaskan bahwa bidan harus bekerja sesuai aturan hukum, termasuk Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Nunik menyampaikan bahwa komplain pasien seringkali berakar pada kegagalan komunikasi, sehingga metode standar seperti SBAR dan closed-loop communication perlu diterapkan. Ia menjelaskan strategi penanganan komplain yang meliputi mendengarkan dengan empati, menyampaikan terima kasih, meminta maaf, menawarkan solusi, hingga menindaklanjuti hasilnya. Menurutnya, komplain bukan hambatan, melainkan peluang untuk memperbaiki mutu layanan kebidanan.
Biaya Kepesertaan
- 1 webinar Rp 100.000/peserta
- 3 webinar Rp 250.000/peserta
Dalam paparannya, dr. Muhammad Hardhantyo, MPH, PhD menyampaikan bahwa pelatihan MOOC SKDR berhasil meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pemahaman terkait Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR). Efektivitas pelatihan ini terlihat dari peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta, yang dinilai cukup baik dengan retensi pemahaman peserta tetap tinggi pada 30 hari setelah pelatihan. Sebagian besar peserta merasa bahwa materi yang disediakan sangat informatif dan bermanfaat. Penggunaan metode pembelajaran berbasis MOOC juga sangat mendukung proses pembelajaran karena fleksibilitasnya, meskipun beberapa peserta menghadapi kendala, seperti keterbatasan waktu dan banyaknya kuis dalam MOOC.
Penyebab kematian terbanyak bukan karena akses, namun karena pelayanan yang tidak bermutu. Pelayanan yang tidak bermutu dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya pembiayaan. Sejak 2014, muncul kurang baiknya implementasi JKN. Isu yang tidak pernah lepas dibahas hingga saat ini tentang klaim pending atau BPJS Kesehatan yang tidak membayar klaim rumah sakit dengan berbagai alasan seperti tidak lengkapnya dokumen administrasi. Permasalahan ini menyebabkan timbulnya revisi pada regulasi yang ada yaitu UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, disebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya dengan cara audit pelayanan kesehatan. Sehingga, kinerja Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) teknis yang berhubungan erat dengan tim casemix memerlukan pelatihan khusus agar mutu klaim dan klinis dapat meningkat.
