Seri #1
Webinar 1: Peran Manajemen Kinerja dan Standar Kompetensi dalam Pelayanan Kebidanan
Rabu, 9 Juli 2025 | 13.00 - 16.00 WIB
|
No.
|
Judul Materi
|
Narasumber
|
Ruang lingkup materi
|
|
1
|
Pengantar Konsep Manajemen Kinerja
|
dr. Tridjoko Hadianto, DTH&M., M.Kes
|
Pemahaman dasar tentang definisi, prinsip, dan pentingnya manajemen kinerja dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan
|
|
2
|
Visi, Tantangan dan Peluang dalam Masa Depan Pelayanan Kebidanan
|
Dr. Yudhia Fratidhina, SKM, M.Kes
|
Perkembangan pelayanan kebidanan nasional hingga global, serta bagaimana bidan harus beradaptasi untuk tetap relevan dan kompeten
|
|
3
|
Standar Kompetensi dan Standar Profesi Kebidanan
|
Gita Nirmala Sari, SST, M.Keb, PhD
|
Penjelasan tentang standar kompetensi dan standar profesi kebidanan yang berlaku saat ini dan menjadi acuan praktik profesional bidan di Indonesia
|
|
4
|
Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Standar Profesi untuk Peningkatan Mutu Layanan Kebidanan
|
Dr. Indra Supradewi, SKM, MKM
|
Penerapan SOP dalam praktik nyata untuk menjamin kesetaraan dan keseragaman pelayanan kebidanan yang berkualitas
|
|
5
|
Memahami Standar Etika Profesi Kebidanan
|
Prof. Dr. Mufdlillah, S.Pd., S.SiT., M.Sc
|
Prinsip etika dalam praktik kebidanan untuk melindungi hak pasien dan menjaga integritas profesi.
|
Reportase Kegiatan
Seri 1: Peran Manajemen Kinerja dan Standar Kompetensi dalam Pelayanan Kebidanan
Dalam upaya memperkuat pelayanan kebidanan yang unggul dan profesional, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menyelenggarakan Webinar Nasional Seri 1 bertajuk “Peran Manajemen Kinerja dan Standar Kompetensi dalam Pelayanan Kebidanan” pada Rabu (9/7/2025). Kegiatan yang digelar secara daring ini menjadi wadah penting untuk memperbarui wawasan dan meningkatkan kapasitas para bidan dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Dalam sambutannya, Dr. Ade Jubaedah, SSiT, MM selaku Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kebidanan. Bidan adalah garda depan kesehatan perempuan dan anak. Peningkatan kapasitas bidan dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Hal ini selaras dengan pengantar dr. Muhammad Hardhantyo, MPH, Ph.D selaku ketua Divisi Manajemen Mutu PKMK yang menyampaikan bahwa RPJMN 2025–2029 menargetkan penurunan angka kematian ibu dan anak serta peningkatan gizi yang menempatkan peran bidan pada posisi krusial dalam sistem kesehatan nasional.
Materi pertama disampaikan oleh dr. Tridjoko Hadianto, DTH&M., M.Kes yang membahas pentingnya manajemen kinerja kebidanan dalam meningkatkan mutu layanan bidan. Ia memaparkan bahwa manajemen kinerja bukan sekadar evaluasi administratif, tetapi mencakup standar operasional prosedur (SOP), uraian tugas, indikator kinerja klinis, diskusi refleksi kasus, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, bidan tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga proses kerja yang berkualitas dan kolaboratif.
Selanjutnya materi dilanjutkan oleh Dr. Yudhia Fratidhina, SKM, M.Kes dengan materi tantangan dan peluang masa depan profesi kebidanan. Saat ini, profesi bidan dihadapkan pada kebutuhan untuk terus beradaptasi di tengah era digitalisasi dan perubahan demografi. Bidan harus mampu bekerja secara inklusif, profesional, dan memanfaatkan teknologi—termasuk media sosial—untuk menjangkau masyarakat. Ia menekankan pentingnya transformasi menuju bidan profesional yang tidak hanya bekerja sesuai standar tetapi juga memiliki semangat belajar sepanjang hayat.
Materi ketiga oleh Gita Nirmala Sari, SST, M.Keb, PhD mengupas aspek hukum dan standar profesi dalam praktik kebidanan yang mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PMK Nomor 320 Tahun 2020. Bidan memiliki peran yang spesifik dan strategis, terutama dalam pelayanan kesehatan perempuan. Standar kompetensi yang tengah direvisi akan semakin menyesuaikan dengan kerangka kerja internasional. Bidan tidak hanya sebagai pelaksana klinis, tetapi juga pendidik dan advokat dalam sistem kesehatan.
Sementara itu, Prof. Dr. Mufdilah, S.Pd., S.SiT., M.Sc membahas etika profesi sebagai pilar kepercayaan dan kualitas layanan. Bidan unggul harus memiliki kompetensi, empati, integritas, serta kemampuan kolaborasi lintas profesi. Etika menjadi pondasi dalam menghadapi berbagai tantangan seperti dokumentasi, legalitas praktik, dan tekanan sosial budaya. Beliau menegaskan bahwa profesionalisme harus dijaga melalui pendidikan berkelanjutan, refleksi diri, dan keterlibatan dalam pengembangan ilmu.
Materi terakhir oleh Dr. Indra Supradewi, SKM, MKM membahas implementasi SOP sebagai alat penting dalam menjaga mutu pelayanan kebidanan. SOP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal tetapi juga panduan teknis yang wajib dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan SOP yang baik harus dilandasi kedisiplinan, kesadaran, dan evaluasi berkala. Dalam konteks praktik, SOP juga menjadi pegangan penting dalam menghadapi kondisi darurat dan penanganan rujukan.
Lima materi yang disampaikan dalam webinar ini saling melengkapi dan membentuk benang merah yang kuat. Semua bermuara pada satu tujuan utama, yakni memperkuat profesionalisme bidan dalam menjalankan pelayanan yang bermutu tinggi. Webinar ini tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu tetapi juga refleksi kolektif untuk menumbuhkan semangat belajar dan beradaptasi di tengah perubahan sistem kesehatan. Seri webinar ini akan berlanjut pada sesi 2 dan 3. Bidan di Indonesia diharapkan semakin mampu dalam memperkuat identitas profesionalisme, menjaga mutu pelayanan, dan tetap setia pada panggilan mulia profesinya.
Reporter:
Nikita Widya Permata Sari, S.Gz (PKMK UGM)
Seri #2
Webinar 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebidanan
Kamis, 7 Agustus 2025 | 13.00 - 16.00 WIB
|
No.
|
Judul Materi
|
Narasumber
|
Ruang lingkup materi
|
|
1
|
Penerapan Indikator Kinerja (Performance Indicator) dalam Praktik Kebidanan
|
Juli Oktalia, SST, MA – Kolegium Kebidanan
|
Prinsip dasar hingga praktik penggunaan indikator untuk evaluasi kinerja bidan dan layanan yang diberikan
|
|
2
|
Pengenalan dan Praktik Diskusi Refleksi Kasus (DRK): Kasus Umum dalam Pelayanan Kebidanan
|
dr. Arida Oetami, MKes
|
Pendekatan reflektif dengan DRK berbasis kasus nyata untuk melatih kemampuan analisis dan pengambilan keputusan
|
|
3
|
Sistem Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Kinerja dalam Praktik Kebidanan
|
Prof. Dr. Mufdlillah, S.Pd.,S.SiT., M.Sc
|
Teknik penyusunan, implementasi, dan pelaporan MONEV untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dalam praktik kebidanan
|
|
4
|
Model Pelayanan Bidan Berkualitas melalui “Bidan Delima”
|
Endang Sundari, SST., MKM
|
Studi model praktik kebidanan berbasis mutu, standar layanan, dan citra profesionalisme yang telah diakui secara nasional
|
Reportase Kegiatan
Seri Webinar Nasional kembali digelar oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM. Pada seri kedua ini, tema yang diangkat adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebidanan” dengan menghadirkan empat narasumber dari institusi akademik dan organisasi profesi kebidanan. Monita Destiwi, SKM, M.A., berperan sebagai moderator dalam webinar kali ini, membuka dan memandu jalannya webinar, serta menekankan urgensi peningkatan kualitas pelayanan kebidanan sejalan dengan standar profesi, kebutuhan masyarakat, dan penguatan mutu layanan kesehatan ibu dan anak.
Narasumber pertama yaitu Juli Oktalia, SST, MA, Ketua Bidang Pengembangan Kompetensi Kolegium Kebidanan, yang menyampaikan materi berjudul Penerapan Indikator Kinerja dalam Praktik Kebidanan. Juli menekankan pentingnya indikator kinerja sebagai bentuk akuntabilitas praktik kebidanan. Indikator dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dengan tujuan memastikan akurasi intervensi dan mutu layanan. Tantangan utama penerapan indikator kinerja dalam praktik kebidanan adalah beban dokumentasi dan kurangnya umpan balik. Narasumber menekankan pentingnya penyusunan indikator yang sederhana, relevan dengan praktik, dan mencontohkan penggunaan prinsip SMART–Specific (Spesifik), Measurable (Terukur), Achievable (Dapat Dicapai), Relevant (Relevan), dan Time-bound (Batas Waktu).
Materi kedua, Pengenalan dan Praktik Diskusi Refleksi Kasus (DRK) dalam Pelayanan Kebidanan, disampaikan oleh dr. Arida Oetami, MKes, Kepala Divisi Pelatihan PKMK FK-KMK UGM. Arida memaparkan peran metode Diskusi Refleksi Kasus (DRK) sebagai sarana pembelajaran kolektif antar bidan. DRK memungkinkan bidan untuk merefleksikan pengalaman praktik, baik yang berhasil maupun yang belum optimal, melalui diskusi kelompok kecil (5-7 orang). Langkah-langkah DRK mencakup identifikasi kasus, analisis faktor penyebab, serta refleksi terhadap standar yang ada. DRK diyakini efektif untuk meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan.
Prof. Dr. Mufdlilah, S.Pd.,S.SiT., MSc, Guru Besar Ilmu Kebidanan UNISA Yogyakarta, menyampaikan materi ketiga yang membahas Sistem Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Kinerja dalam Praktik Kebidanan. Mufdlilah menjelaskan peran monitoring dan evaluasi (monev) sebagai instrumen utama untuk menjamin kualitas, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pelayanan kebidanan. Tujuan utama dari monev adalah memastikan pencapaian indikator KIA, mengidentifikasi kendala, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan mutu layanan dan penguatan layanan. Pihaknya menegaskan bahwa monev perlu diposisikan sebagai forum refleksi kinerja, bukan sekedar pengawasan, sehingga menciptakan budaya belajar di kalangan bidan.
Materi terakhir disampaikan oleh Endang Sundari, SST, MKM, selaku General Manager Bidan Delima Pusat. Bu Endang memaparkan materi dengan topik Model Pelayanan Bidan Berkualitas melalui “Bidan Delima”. Bu Endang memperkenalkan Bidan Delima sebagai program unggulan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk memastikan pelayanan kebidanan bermutu dan sesuai standar. Program ini mengintegrasikan peningkatan kompetensi bidan, sistem monitoring, serta branding praktik mandiri bidan. Selain itu, aplikasi Odelia diluncurkan dengan modul Tele-Bidan, Tele-Konsul, dan Tele-Delima untuk mendukung digitalisasi praktik kebidanan. Hingga kini terdapat sekitar 9.000 tempat praktik mandiri bidan (TPMB) yang sudah terdaftar dalam sistem Odelia.
Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan beragam pertanyaan peserta untuk semua narasumber, di antaranya terkait strategi agar indikator kinerja tidak menjadi beban administrasi semata, upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan DRK, mekanisme monitoring dan evaluasi, dan bagaimana membangun budaya reflektif agar Monev tidak hanya dianggap sebagai pengawasan. Webinar ditutup dengan kesimpulan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kebidanan membutuhkan sinergi indikator kinerja, refleksi praktik, monitoring-evaluasi, dan program berbasis standar seperti Bidan Delima. Bidan yang unggul bukan hanya terampil secara teknis, tetapi juga peduli, reflektif, dan terus belajar.
Reporter: dr. Aulia Shafira, MPH (Divisi Manajemen Mutu, PKMK UGM)
Seri #3
Webinar 3: Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko dalam Praktik Kebidanan
Kamis, 21 Agustus 2025 | 13.00 - 16.00 WIB
|
No.
|
Judul Materi
|
Narasumber
|
Ruang lingkup materi
|
|
1
|
Sistem Rujukan dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia
|
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (dalam konfirmasi)
|
Mekanisme, prinsip, tantangan, dan batasan dalam rujukan pelayanan kebidanan
|
|
2
|
Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kebidanan
|
Dr. Heni Puji Wahyuningsih, S.SiT., M.Keb
|
Strategi mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko klinis untuk mencegah insiden keselamatan pasien
|
|
3
|
Peningkatan Daya Saing
Profesi Bidan
|
dr. M. Hardhantyo P.W., MPH., PhD
|
Penguatan kompetensi dan inovasi untuk menjawab tantangan dalam konteks profesi bidan
|
|
4
|
Peningkatan Komunikasi Efektif dan Kolaborasi Multidisiplin dalam Tim Kesehatan
|
Sri Nenggih Wahyuni, S.IP., MA
|
Teknik membangun kemampuan komunikasi efektif dan koordinasi efektif
antarprofesi untuk meningkatkan kualitas layanan
|
|
5
|
Strategi Penanganan
Komplain dalam Praktik
Kebidanan
|
Nunik Endang Sunarsih, S.ST,. SH,.MS.c
|
Cara efektif dan profesional dalam merespon dan menangani keluhan pasien untuk menjaga reputasi layanan
|
Reportase Kegiatan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar bertajuk “Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko dalam Praktik Kebidanan” pada Kamis (21/08/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan diikuti oleh bidan, akademisi, serta mahasiswa. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan melalui penguatan kemampuan manajemen kinerja, kompetensi, serta kapasitas bidan dalam memberikan layanan yang aman dan bermutu.
Sesi pertama menghadirkan Arida Oetami, M.Kes yang membahas sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan. Dengan moderator Tri Yatmi, diskusi menyoroti perbedaan sistem rujukan lama tahun 2012 dengan regulasi baru melalui PMK Nomor 16 Tahun 2024. Sistem ini menekankan pentingnya rujukan berbasis kebutuhan medis pasien, kemampuan fasilitas kesehatan, jarak dan waktu tempuh, serta keselamatan, bukan lagi pertimbangan biaya. Arida menjelaskan bahwa rujukan kini menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang memuat identitas pasien, fasilitas asal dan tujuan, rekam medis, serta alasan rujukan. Pihaknya menambahkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan sistem rujukan. Dengan diterapkannya PMK Nomor 16 Tahun 2024, diharapkan pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan aman bagi pasien.
Materi berikutnya disampaikan oleh Dr. Heni Puji Wahyuningsih, S.SiT., M.Keb, Ketua PD IBI Yogyakarta, yang menekankan pentingnya manajemen risiko dan keselamatan pasien dalam praktik kebidanan. Ia menjelaskan bahwa setiap fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun praktik mandiri, memiliki potensi risiko yang harus diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi. Manajemen risiko, menurut Heni, tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga tenaga kesehatan dan institusi. Ia menyoroti hubungan erat manajemen risiko dengan keselamatan pasien, khususnya dalam mencegah kesalahan medis, mengurangi biaya akibat insiden, serta meningkatkan kualitas layanan. Mengutip data WHO, Heni menegaskan bahwa kesalahan pelayanan kesehatan masih menjadi faktor signifikan kematian pasien, sehingga manajemen risiko harus diinternalisasi sebagai budaya kerja sehari-hari di fasilitas kesehatan.
Paparan ketiga disampaikan oleh dr. M. Hardhantyo P.W., MPH., Ph.D., Kepala Divisi Manajemen Mutu PKMK FK-KMK UGM, yang menguraikan penerapan Total Quality Management (TQM) dalam praktik kebidanan. Ia menjelaskan bahwa pelayanan kebidanan harus unggul, aman, responsif, dan berbasis data. Delapan prinsip TQM, seperti mendengarkan suara konsumen, keterlibatan tim, perbaikan berkelanjutan, hingga pengambilan keputusan berbasis data, dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan mutu. Hardhantyo mencontohkan inovasi pelayanan, seperti tele-laktasi untuk mendampingi ibu menyusui atau sistem pengingat berbasis WhatsApp untuk perawatan pasca operasi. Menurutnya, refleksi kasus juga perlu dilakukan sebagai pembelajaran bersama, bukan untuk mencari kesalahan individu, melainkan memperbaiki proses pelayanan secara konsisten.
Selanjutnya, Sri Nenggih Wahyuni, S.IP., MA menyampaikan materi tentang pentingnya komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa komunikasi adalah kunci membangun kepercayaan antara tenaga kesehatan dengan pasien maupun antar profesi di fasilitas layanan. Komunikasi yang efektif harus bersifat dua arah, disertai empati, keterbukaan, serta sikap suportif. Nenggih juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek nonverbal seperti sikap tubuh, ekspresi wajah, dan penampilan yang dapat mempengaruhi kesan pasien. Ia mengingatkan bahwa komunikasi kolaboratif antar profesi sangat penting untuk menghindari ego sektoral dan memastikan koordinasi yang baik.
Nunik Endang Sunarsih, S.ST., S.H., M.Sc, Ketua I PP IBI, yang menjadi pembicara terakhir membawakan materi tentang “Strategi Penanganan Komplain dalam Praktik Kebidanan”. Ia menegaskan bahwa bidan harus bekerja sesuai aturan hukum, termasuk Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Nunik menyampaikan bahwa komplain pasien seringkali berakar pada kegagalan komunikasi, sehingga metode standar seperti SBAR dan closed-loop communication perlu diterapkan. Ia menjelaskan strategi penanganan komplain yang meliputi mendengarkan dengan empati, menyampaikan terima kasih, meminta maaf, menawarkan solusi, hingga menindaklanjuti hasilnya. Menurutnya, komplain bukan hambatan, melainkan peluang untuk memperbaiki mutu layanan kebidanan.
Webinar ini menegaskan bahwa keselamatan pasien, manajemen risiko, mutu layanan, komunikasi efektif, dan penanganan komplain merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam praktik kebidanan. Melalui penguatan kompetensi bidan di berbagai aspek tersebut, diharapkan pelayanan kebidanan di Indonesia dapat semakin berkualitas, aman, dan berorientasi pada kepuasan pasien.
Reporter: Indra Komala R.N. M.P.H.
Narasumber pertama dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, Ph.D, ahli bidang teknologi kesehatan dan juga Ketua Departemen serta Ketua Program Studi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, dalam materinya menjelaskan adanya perubahan paradigma partisipasi pasien dalam interaksi dokter-pasien dari pasif menjadi aktif. Begitu pula teknologi informasi kesehatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi informasi kesehatan yang lalu berfokus pada sisi manajemen dan tenaga kesehatan.
dr. Victor Tan, klinisi dari BIMC Hospital Kuta - Bali, memaparkan pengalaman penggunaan UpToDate dan UpToDate Lexidrug yang merupakan contoh CDSS, dalam mendukung pelayanan pasien di Siloam Group Bali. UpToDate telah mendukung klinisi dalam menentukan diagnosis dan tatalaksana yang berbasis bukti secara efisien dan akurat sehingga meningkatkan luaran klinis pasien (clinical outcome).
Paparan ketiga disampaikan oleh dr. Keefe Halim, MPH, selaku Country Manager Wolters Kluwer Clinical Effectiveness for Indonesia. Keefe menyoroti maraknya isu antara rumah sakit dengan asuransi kesehatan terkait dispute klaim, fraud, hingga putus kerja sama. Penggunaan CDSS yang mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis bukti, akurat, dan efisien diharapkan mampu mengatasi isu-isu tersebut.
Penyebab kematian terbanyak bukan karena akses, namun karena pelayanan yang tidak bermutu. Pelayanan yang tidak bermutu dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya pembiayaan. Sejak 2014, muncul kurang baiknya implementasi JKN. Isu yang tidak pernah lepas dibahas hingga saat ini tentang klaim pending atau BPJS Kesehatan yang tidak membayar klaim rumah sakit dengan berbagai alasan seperti tidak lengkapnya dokumen administrasi. Permasalahan ini menyebabkan timbulnya revisi pada regulasi yang ada yaitu UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, disebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya dengan cara audit pelayanan kesehatan. Sehingga, kinerja Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) teknis yang berhubungan erat dengan tim casemix memerlukan pelatihan khusus agar mutu klaim dan klinis dapat meningkat.
