Learn, Connect, Growth | Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Indonesia

agenda

Zoom Meeting
Forum Diskusi Mutu Pelayanan Kesehatan Online

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM
bekerjasama dengan Indonesian Healthcare Quality Network (IHQN)

Menyelenggarakan Forum Diskusi Mutu Pelayanan Kesehatan Seri Clinical Management:

Implementasi Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI) dan Kewaspadaan Standar Pada Masa Pandemi COVID-19

Rabu, 5 Agustus 2020  |  Pukul 13.00 - 14.35 Wib

  Latar Belakang

Setelah ditetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Global Pandemic per 11 Maret 2O2O dan dikategorikan sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 [SARS-CoV-2], praktis saat ini seluruh sarana pelayanan kesehatan menghadapi tantangan besar, selain harus segera dapat beradaptasi dengan tatanan baru dengan cepat namun juga dapat memastikan pelayanan yang aman bagi pasien maupun petugas kesehatan.

Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Indonesia, salah satunya dengan penerapan kewaspadaan standar karena secara signifikan dapat menurunkan risiko yang tidak perlu dalam pelayanan kesehatan, menurunkan risiko penularan patogen melalui darah dan cairan tubuh lain dari sumber yang diketahui maupun yang tidak diketahui.

Salah satu langkah pengendalian sumber penularan infeksi adalah kebersihan pernapasan dan etika batuk yang dikembangkan saat munculnya severe acute respiratory syndrome (SARS), kini termasuk dalam Kewaspadaan Standar. Penerapan kewaspadaan standar merupakan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi yang harus rutin dilaksanakan terhadap semua pasien dan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk mendukung praktik yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan saat memberikan pelayanan perawatan, semua individu (termasuk pasien dan pengunjung) harus mematuhi program pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Peningkatan keamanan lingkungan kerja sesuai dengan langkah yang dianjurkan dapat menurunkan risiko transmisi sehingga dibutuhkan kebijakan dan dukungan pimpinan untuk mengelola pelaksaan PPI di lapangan, baik dalam hal pengadaan sarana, pelatihan untuk petugas kesehatan, dan penyuluhan untuk pasien serta pengunjung. Hal tersebut penting dalam meningkatkan lingkungan kerja yang aman di tempat pelayanan kesehatan.

  Tujuan

Secara umum Forum Diskusi Mutu Pelayanan Kesehatan online seri clinical management ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek mutu pelayanan kesehatan terkait dengan manajemen klinis dalam pandemi COVID-19.

Secara khusus: Akan membahas mengenai penerapan pengelolaan PPI dan Kewaspadaan Standar di fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengurangi resiko penularan COVID-19.

  Peserta

Forum ini dapat diikuti oleh seluruh pimpinan, manajer dan staf di sarana pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan primer serta pemerhati mutu layanan kesehatan di Indonesia.

  Narasumber

  • Pembicara: Sri Purwaningsih S.Kep Ns M.Sc (IPCN Komite PPI RSUP Dr Sardjito Yogyakarta)
  • Pembahas: Costy Panjaitan, CVRN, SKM, MARS, Ph.D (Anggota Kompartemen Manajemen Mutu PERSI)
  • Moderator: Andriani Yulianti, MPH (Peneliti PKMK FK - KMK UGM)

Waktu Pelaksanaan

Hari, tanggal : Rabu, 5 Agustus 2020
Waktu : 13.00 - 14.35 WIB

Rundown Kegiatan

Waktu Sesi Keterangan
13.00 – 13.05 Pembukaan Andriani Yulianti, MPH
13.05 – 13.35

Implementasi PPI dan kewaspadaan standar di Fasyankes di Masa Pandemi COVID-19

materi

Sri Purwaningsih S.Kep Ns M.Sc
13.35 – 14.00 Pembahasan Costy Panjaitan, CVRN, SKM, MARS, PhD
14.00 - 14.30 Diskusi
14.30 – 14.35 Penutupan Andriani Yulianti, MPH

Forum Analisis Kebijakan JKN:
Mengevaluasi UU SJSN dan UU BPJS berdasarkan bukti

Seri IV
Penanganan Fraud Layanan Kesehatan Untuk Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Kamis, 9 Juli 2020

  Latar Belakang

eKecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan kasus yang sungguh-sungguh terjadi di Indonesia. Namun, hingga tahun ke tujuh pelaksanaan program, belum ada data riil yang menunjukkan besaran kasus dan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat fraud ini. Dalam laporan investigasi Majalah Tempo per 6 Juni 2020, disebutkan terdapat potensi fraud di rumah sakit namun dalam jumlah kecil. Data ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Saat ini, Indonesia sudah memiliki regulasi dan pedoman anti fraud. Namun, regulasi yang sudah ada dianggap belum kuat untuk mendorong berjalannya sistem anti fraud. Indonesia juga belum sepenuhnya memiliki sistem pengendalian fraud JKN terpadu. Diharapkan diskusi ini dapat memicu adanya kebijakan untuk sistem terpadu yang diperlukan untuk menjamin berjalannya program-program anti fraud yang lebih merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan JKN dapat lebih efisien.

  Hasil yang Diharapkan

  1. Pengambil keputusan dan stakeholders terkait memahami fenomena fraud program JKN terkini .
  2. Mengidentifikasi persiapan pengembangan kebijakan dan sistem pengendalian fraud program JKN
  3. Ada proses transformasi hasil penelitian ke pengambil keputusan.

  Pematri

  1. drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE (Peneliti Fraud Kebijakan JKN PKMK FK-KMK UGM)
  2. Prof. Laksono Trisnantoro MSc., PhD (Pengamat Kebijakan JKN, PKMK FK-KMK UGM)

  Pembahas

  1. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  2. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
  3. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)

  Moderator

Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS., FISQua (Kepala Divisi Mutu, PKMK FK-KMK UGM)

Agenda Acara

Hari, Tanggal : Kamis, 9 Juli 2020
Pukul    : 13.00 – 15. 00 WIB
Tempat : Common Room, Gd Litbang Lantai 1 FK-KMK UGM

link zoom

Meeting ID : 840 6334 8442
Meeting Password: 880374

Waktu Kegiatan Narasumber
13.00 – 13.10 Pembukaan Prof. Laksono Trisnantoro MSc., PhD
13.10 – 13.20

Hasil Penelitian:

Deteksi fraud dalam pelaksanaan kebijakan JKN 

drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE
13.20 – 14.05 Pembahasan
  1. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  2. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
  3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
14.05 – 14.50 Diskusi
14.50 – 15.00 Penutupan Prof. Laksono Trisnantoro MSc., PhD

 

  Narahubung

Tri Muhartini
Telp: 0274-549425
HP/WA: 089693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Forum Analisis Kebijakan JKN:
Mengevaluasi UU SJSN dan UU BPJS berdasarkan bukti

Seri V
Kerangka Kerja Nasional Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dalam JKN

Kamis, 16 Juli 2020

  Latar Belakang

Aspek penting untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) adalah kualitas pelayanan. Dalam kebijakan jaminan kesehatan nasional (JKN) terdapat dua program penting yang mempengaruhi kualitas layanan kesehatan. Program tersebut adalah Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBPKP) dan Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB). Keberadaan KBKP bertujuan memperkuat mutu layanan JKN di level primer dengan mengimplementasi sejumlah indikator layanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sementara itu, KMKB untuk menjamin agar pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan mutu yang ditetapkan dan diselenggarakan secara efisien.

Berdasarkan hasil penelitian JKN yang dilakukan oleh PKMK FK-KMK UGM, kedua program tersebut belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian KBPKP menjelaskan bahwa Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) belum dapat meningkatan mutu layanan di FKTP yang memiliki sumber daya terbatas. Di sisi lain, Tim KMKB hanya berperan dalam kendali mutu yang dilakukan oleh Dokter, sedang kendali biaya belum dapat terlaksana. Tim KMKB dalam pelaksanaannya juga mengalami dilematik karena Perkemenkes 2052/2011 menyatakan bahwa etika dan disiplin dan sosialisasi kewenangan tenaga klinis merupakan tanggung jawab masing-masing organisasi profesi. Sementara Peraturan BPJS Kesehatan 8/2011 juga menyatakan hal tersebut sebagai tugas Tim KMKB. Untuk itu, Tim KMKB dalam implementasinya sering kali hanya memberikan peringatakn ke organisasi profesi untuk menjalankan tugasnya seperti menyusun PNPK, memastikan adanya surat tanda registrasi, surat Ijin praktik tenaga kesehatan, dan lain-lain.

  Hasil yang Diharapkan

  1. Pengambil keputusan dan stakeholders terkait memahami fenomena fraud program JKN terkini .
  2. Mengidentifikasi persiapan pengembangan kebijakan dan sistem pengendalian fraud program JKN
  3. Ada proses transformasi hasil penelitian ke pengambil keputusan.

  Pematri

  1. Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH (Peneliti Kebijakan JKN, PKMK FK-KMK UGM)
  2. Candra, S.KM., MPH (Peneliti Kebijakan JKN, PKMK FK-KMK UGM)

  Pembahas

  1. BPJS Kesehatan
  2. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
  3. Pusa Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
  4. Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI)

  Fasilitator

Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS., FISQua (Kepada Divisi Mutu PKMK FK-KMK UGM)

  Moderator

Prof. Laksono Trisnantoro MSc., PhD (Pengamat Kebijakan JKN, PKMK FK-KMK UGM)

Agenda Acara

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Juli 2020
Pukul    : 13.00 – 15. 00 WIB
Tempat : Common Room, Gd Litbang Lantai 1 FK-KMK UGM

Waktu Kegiatan Narasumber
13.00 – 13.05

Pembukaan

Prof. Laksono Trisnantoro MSc., PhD

13.05 – 13.20

Apakah mekanisme Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) dapat berjalan efektif di FKTP?

Candra, S.KM., MPH

13.20 – 13.35

KMKB: hanya mengurangi biaya atau juga meningkatkan mutu.

Eva Tirtabayu Hasri, S.Kep., MPH

13.35 – 14.15 Pembahasan
  • BPJS Kesehatan
  • Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
  • Pusa Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
  • Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI)
14.15 – 14.55 Sesi Diskusi
14.55 – 15.00

Penutupan

Prof. Laksono Trisnantoro MSc., PhD

 

  Narahubung

Tri Muhartini
Telp: 0274-549425
HP/WA: 089693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bimbingan Teknis Online:
Manajemen Puskesmas

Dilaksanakan online melalui webex pada 25 s/d 27 Agustus 2020

 

  Topik ini membahas Masalah apa?

Penyelenggaraan Puskesmas sejatinya dilakukan secara terencana, terstruktur, terlaksana, terkontrol dan terevaluasi sesuai dengan kaidah POA/CE (Planning, Organizating, Actuating, Controlling dan Evaluating) dan memberikan dampak yang signifikan, sehingga penyelenggaraan kegiatan Puskesmas benar-benar berdampak ke masyarakat, tidak sekedar menggugurkan kewajiban sehingga dibutuhkan manajemen Puskesmas yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif melalui proses penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan baik & bermutu berdasarkan hasil analisis situasi (evidence based), serta efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam melaksanakan upaya kesehatan sesuai standar dengan baik & benar dalam mewujudkan target kinerja.

  Manfaat apa yang anda dapatkan?
  1. Memahami konsep manajemen
  2. Memahami siklus manajemen puskesmas yang berkualitas
  3. Memahami tahapan melakukan perencanaan puskesmas mulai dari persiapan, analisis situasi, perumusan masalah dalam penyusunan rencana 5 tahunan, rencana usulan kegiatan (RUK) dan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK)
  4. Memahami langkah-langkah pada fase penggerakan dan pelaksanaan, mulai dari tahapan penyelenggaraan lokakarya mini bulanan dan lokakarya mini tribulanan
  5. Memahami langkah-langkah dalam melakuan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas
  Apa yang dibahas?
  1. Konsep Manajemen
  2. Siklus manajemen puskesmas yang berkualitas
  3. Tahapan melakukan perencanaan puskesmas mulai dari persiapan, analisis situasi, perumusan masalah dalam penyusunan rencana 5 tahunan, rencana usulan kegiatan (RUK) dan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK)
  4. Langkah-langkah pada fase penggerakan dan pelaksanaan, mulai dari tahapan penyelenggaraan lokakarya mini bulanan dan lokakarya mini tribulanan
  5. Langkah-langkah dalam melakuan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas
  Sasaran Peserta
  1. Kepala Puskesmas
  2. Ketua Pokja Admen FKTP
  3. Pendamping Akreditasi FKTP
  Narasumber

Tim Konsultan Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM.

Fasilitas

Fasilitas yang akan Anda dapatkan dalam Bimtek ini adalah:

  1. Materi pelatihan dalam bentuk soft file.
  2. Sertifikat kepesertaan dalam bentuk soft file.
  Biaya

Biaya pelatihan sebesar Rp. 750.000 per orang
Biaya pendaftaran dapat ditransfer melalui: Bank BNI UGM Yogyakarta No. Rekening 9888807172010997 atas nama UGM FKU PKMK  Dana Kerjasama Penelitian Umum.

Metode Penyelenggaraan Bimtek

Bimtek akan diselenggarakan secara online menggunakan aplikasi Webex. Bimtek akan dilaksanakan mulai pukul 09.00 – 12.00 WIB setiap hari selama 3 (lima) hari sesuai tanggal yang telah ditetapkan.

  Narahubung & Koordinator Pelaksana

Andriani Yulianti
No. HP 0813.2800.3119
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.